BULELENG-fajarbali.com | Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng serta Dinas Perhubungan, dalam rangka mencermati rancangan program dan alokasi anggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, Kamis (6/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II Wayan Masdana dan dihadiri Wakil Ketua beserta Anggota Komisi II, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta jajaran.
Pada kesempatan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memaparkan rencana kerja Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan pada penguatan sektor kebudayaan dan pariwisata melalui program pengembangan kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional, pelestarian cagar budaya, pengelolaan permuseuman, pengembangan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, serta peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Disbudpar juga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,84 miliar dengan total pagu anggaran Rp46,42 miliar.
Dalam paparannya, Disbudpar menjelaskan bahwa dari tiga museum yang dimiliki Kabupaten Buleleng, baru satu museum yang telah terdaftar di pemerintah pusat, sedangkan Museum Sunda Kecil dan Museum Buleleng masih dalam proses pengusulan.
“Selain itu, Disbudpar juga sedang menyusun naskah akademik sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan yang diharapkan mampu menjadi landasan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng. Disbudpar juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan,”ucap Disbudpar I Nyoman Wisandika.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi II Wayan Masdana menyatakan dukungan terhadap berbagai program yang disusun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurutnya, kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan berkaitan langsung dengan pengembangan kepariwisataan perlu terus mendapat dukungan anggaran. Selain itu, Komisi II meminta agar data kunjungan wisatawan dievaluasi secara lebih mendalam dengan memetakan asal wisatawan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi promosi yang lebih efektif.
“Teknik promosi pariwisata juga dinilai perlu terus diperbaharui agar mampu meningkatkan daya tarik Buleleng di tingkat nasional maupun internasional,”tutur Masdana.
Komisi II turut menyoroti pentingnya regulasi yang mampu mendorong masuknya investasi di sektor pariwisata serta mempertanyakan dukungan anggaran bagi program Jegeg Bagus Buleleng sebagai salah satu media promosi daerah. Selain itu, Komisi II juga berpandangan bahwa Kabupaten Buleleng perlu memiliki ikon pariwisata yang kuat sebagai identitas daerah.
“Museum-museum di Buleleng perlu diberdayakan sebagai pusat edukasi sejarah, sementara seni karawitan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu ikon budaya daerah yang harus diikuti dengan regenerasi para pelaku seni. Selain itu, kawasan Titik Nol Singaraja diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan pariwisata Buleleng yang didukung dengan strategi branding pariwisata yang lebih jelas, terarah dan berkelanjutan,”lanjutnya.
Selain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan turut memaparkan rancangan program dan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan pada peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas. Program yang disiapkan meliputi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran, pemeliharaan serta pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU), penyediaan perlengkapan jalan, hingga peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Dinas Perhubungan mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp36,56 miliar yang diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelayanan perhubungan di Kabupaten Buleleng.
Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng turut mencermati berbagai program yang disampaikan Dinas Perhubungan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan pengguna jalan, pemeliharaan penerangan jalan umum, serta penyediaan infrastruktur pendukung transportasi.
“Komisi II berharap seluruh program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran mobilitas serta pelayanan publik di Kabupaten Buleleng,”tutupnya. @gus
