SEBAGAI Guru Besar Kebijakan Publik dan akademisi, yang juga turut berproses dalam pembuatan peraturan daerah Pungutan Wisatawan Asing semasa menjadi Team Ahli DPRD Povinsi Bali, saya terpanggil untuk memberikan sumbang pendapat mengenai Analisis implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Pungutan Wisatawan Asing (PWA):
Landasan dan Tujuan Kebijakan
Secara filosofis, Perda ini sangat kuat karena lahir dari mandat UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang diturunkan menjadi Perda No. 6 Tahun 2023.
Tujuan Utama: Menciptakan sumber pendanaan mandiri (fiscal autonomy) untuk pelestarian budaya dan perlindungan lingkungan alam Bali.
Target: Setiap Wisatawan Mancanegara (wisman) dikenakan pungutan sebesar Rp150.000.
Problematika di Level Regulasi (hulu)
Meskipun secara legal standing di tingkat daerah sudah kuat, kebijakan ini membentur tembok regulasi di tingkat pusat:
1. Ketidaksinkronan Sektoral: belum adanya payung hukum dari Kementerian Perhubungan atau Kemenkumham (Imigrasi) yang mewajibkan penyatuan pungutan ini ke dalam tiket pesawat atau sistem Visa on Arrival (VoA).
2. Keterbatasan Otoritas: Pemprov Bali tidak memiliki hak akses penuh di area bandara (objek vital nasional) untuk melakukan pemeriksaan wajib secara sistematis.
Kendala Operasional dan Teknis (tengah)
Ketidaksinkronan di hulu berdampak pada kacaunya teknis di lapangan:
1. Tingkat Kepatuhan Rendah (Low Compliance Rate): Karena sistemnya bersifat self-report melalui aplikasi Love Bali, banyak wisatawan yang secara sengaja maupun tidak sengaja tidak membayar.
