Isu terkait pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya mendapat respons dari DPRD Kabupaten Tabanan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menegaskan bahwa setiap persoalan pelayanan kesehatan harus ditangani secara terbuka dan dijadikan momentum untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, mengajak semua pihak merespons jernih dan transparan keluhan tenaga medis RSUD Tabanan Bali. Ia mendorong evaluasi menyeluruh layanan kesehatan yang berhubungan dengan kebutuhan mendasar warga.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu setiap informasi terkait pelayanan di rumah sakit harus menjadi perhatian bersama dan disikapi dengan langkah yang jernih serta transparan,” ujar Putu Eka, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada salah satu tenaga medis di RSUD Tabanan yang telah menyampaikan kondisi pelayanan kesehatan yang mereka alami di lapangan. Bagi pihaknya, suara dari tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas sistem pelayanan kesehatan daerah.
Menurut Putu Eka, kritik dari tenaga medis tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang harus dihindari. Justru sebaliknya, kritik tersebut harus menjadi energi untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan juga meminta pihak manajemen RSUD Tabanan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi ini meliputi sistem klaim kerjasama dengan BPJS, pengadaan obat, distribusi obat dan penerapan sistem digital yang sudah wajib diterapkan, hingga mekanisme pengawasan agar tidak terjadi kendala yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pelayanan kesehatan publik. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya agar tidak muncul spekulasi yang bisa menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, Putu Eka mengatakan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan lewat komisi terkait juga memastikan akan meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit serta instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap persoalan dapat diidentifikasi secara terbuka dan segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang terukur.
Putu Eka menambahkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah, bukan sekadar menjadi polemik yang berlarut-larut di ruang publik.Eka juga mengingatkan masyarakat agar melihat persoalan ini secara utuh dan proporsional.
“Pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan, terutama melalui penguatan dua rumah sakit milik daerah, yaitu RSUD Tabanan dan RSUD Singasana,” ujar Eka.
RSUD Tabanan, dengan status tipe B, berperan sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Bali Barat, dengan layanan spesialis yang terus ditingkatkan. Sementara itu, RSUD Singasana, berstatus tipe C di Nyitdah, berfungsi sebagai rumah sakit penyangga yang menyediakan rujukan awal bagi masyarakat, dengan kualitas pelayanan yang terus meningkat.
Selain itu, pelayanan rawat darurat 24 jam di setiap puskesmas menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul dalam pelayanan kesehatan harus ditangani secara serius.
Putu Eka juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, penyelesaian persoalan kesehatan membutuhkan pendekatan yang rasional, transparan, serta didukung oleh komunikasi yang baik antar lembaga.
Pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, manusiawi, dan berkualitas tetap menjadi prioritas utama.
Dengan adanya sinergi antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, dan DPRD, Putu Eka optimistis setiap kekurangan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Ia meyakini komunikasi yang terbuka dan tata kelola yang akuntabel akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan.
Menurut Eka, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif maupun lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, setiap informasi yang berkembang di ruang publik harus dijawab dengan transparansi dan langkah perbaikan yang nyata.
Di tengah berbagai perbincangan yang berkembang, Eka juga mengingatkan masyarakat agar melihat persoalan ini secara utuh dan proporsional.
“Pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan, terutama melalui penguatan dua rumah sakit milik daerah, yaitu RSUD Tabanan dan RSUD Singasana,” ujar Eka.
RSUD Tabanan, dengan status tipe B, berperan sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Bali Barat, dengan layanan spesialis yang terus ditingkatkan. Sementara itu, RSUD Singasana, berstatus tipe C di Nyitdah, berfungsi sebagai rumah sakit penyangga yang menyediakan rujukan awal bagi masyarakat, dengan kualitas pelayanan yang terus meningkat.
Selain itu, pelayanan rawat darurat 24 jam di setiap puskesmas menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul dalam pelayanan kesehatan harus ditangani secara serius.
Eka menekankan bahwa kritik dari tenaga medis merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.
“Kami menghargai keberanian tenaga medis yang menyampaikan kondisi pelayanan di lapangan. Kritik tersebut harus dipandang sebagai energi untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan agar persoalan pelayanan kesehatan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini yang menyesatkan masyarakat atau menyerang kebijakan pemerintah daerah secara tidak proporsional. Isu kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus ditempatkan secara objektif dan tidak dicampur dengan kepentingan lain yang tidak relevan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul.
“Lewat anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam komisi terkait, kami akan melaksanakan fungsi pengawasan secara serius dengan meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit dan instansi terkait,” jelasnya.
Selain itu, kita di DPRD juga akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat, kualitas pelayanan pasien, hingga sistem digitalisasi yang menjadi bagian penting dalam kelancaran proses klaim BPJS Kesehatan.
Eka menilai bahwa sistem digitalisasi pelayanan kesehatan yang baik akan sangat membantu mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan bagi masyarakat.
Ia pun optimistis bahwa dengan sinergi antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, dan DPRD, berbagai kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.
“Tujuan utama kita sama, yaitu memastikan masyarakat Tabanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, manusiawi, dan dapat dipercaya,” tegas Eka.(tik)
