DENPASAR-Fajarbali.com|Penetapan status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, A.PTNH., S.H., M.H., oleh penyidik Polda Bali akhirnya berbuntut panjang.
Pasalnya, I Made Daging yang tidak terima dijadikan tersangka karena dianggap penuh kejanggalan dan rekayasa, mengajukan upaya hukum gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Denpasar.
Kuasa hukum Made Daging dari Berdikari Law office yang dikomandani Gede Pasek Suardika alias GPS kepada wartawan, Selasa (13/1) kemarin menilai langkah penyidik Polda Bali dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka dinilai sarat kejanggalan hukum.
Mulai dari penggunaan pasal yang dinilai tidak lagi berlaku hingga, perkara yang diduga telah daluwarsa. Permohonan praperadilan tersebut telah terdaftar secara resmi di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Dps, sejak 7 Januari 2026.
GPS mengatakan, praperadilan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dikenakan kepada pejabat BPN tersebut. Selain itu, kata dia praperadilan dilakukan juga untuk membuktikan apakah penegakkan hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku atau tidak.
"Kita akan uji soal penetapan tersangka terhadap klien kami ini melalui praperadilan. Jadi melalui praperadilan ini nanti akan terungkap apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak," ujar GPS.
Dikatakan pula, penetapan tersangka terhadap I Made Daging didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 421 KUHP lama dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tim kuasa hukum menilai, penggunaan Pasal 421 KUHP lama bermasalah karena pasal tersebut telah dihapus dan tidak lagi diadopsi dalam KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
