DENPASAR-Fajarbali.com|Tim kuasa hukum I Made Daging yang yang ditetapkan tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali kembali membeberkan sejumlah kejanggalan dalam kasus yang membelit kleinnya itu, Kamis (22/1/2026) di Denpasar.
Menariknya, kejanggalan ini diungkap oleh tim hukum dari Berdikari Law Office dibawah komando Gede Pasek Suardika alias GPS sehari menjelang sidang gugatan praperadilan atas penetapan tersangka I Made Dading oleh penyidik kepolisian yang akan digelar pada, Jumat tanggal 23 Januari 2026.
Dihadapan wartawan, GPS yang saat ini juga didampingi oleh I Made “Ariel” Suardana, dari LABHI Bali menjelaskan, pokok permasalahan dalam praperadilan ini adalah Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025 tentang penetapan tersangka atas nama I Made Daging.
Dimana dalam surat tersebut menyebutkan jika Made Dading disangkakan melanggar Pasal 421 KUHP lama serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Menurut pasek, surat penetapan tersangka tersebut cacat formil.
Dikatakan cacat formil karena menurutnya Pasal yang disangkakan yaituPasal 421 KUHP lama, serta Pasal 83 UU Kearsipan yang disebut telah daluwarsa. Selain itu GPS juga menyebut cacat administrasi dengan menyebutkan pelaksanaan gelar perkara pada tahun 2022.
"Selain itu, surat penetapan tersangka juga dinilai cacat administrasi karena mencantumkan pelaksanaan gelar perkara pada tahun 2022, yang dinilai tidak relevan dengan proses penetapan tersangka saat ini," ujar GPS.
