"Kami berharap kebijakan dari pusat untuk mengkaji kembali posisi Kabupaten Badung sehingga mendapat DAU sepantasnya," kata Suiasa.  

Selanjutnya ketiga, Wabup Suiasa mengusulkan agar kegiatan penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat apalagi ada korelasinya dengan program Covid-19 di daerah untuk secepatnya dieksekusi seperti contohnya kartu pra kerja dan pemberian insentif untuk tenaga medis dan apabila tidak semuanya dicover oleh pusat, sisanya akan ditanggulangi dari APBD sehingga sesuai aturan tidak ada penerima ganda.

Yang keempat diharapkan agar diberikan peluang bagi daerah untuk mengusulkan kembali kepada pemerintah pusat terkait dengan cakupan kuota terhadap satu program misalnya pemberian BST dari Kementerian Sosial dimana setelah diusulkan sesuai kuota, ternyata data yang turun tidak sesuai usulan. Diharapkan ruang ini dibuka untuk menambah usulan lagi sesuai dengan kuota sebelumnya karena berdasarkan pemikiran kuota yang diberikan sudah ada anggarannya.(put).