Tim Kuasa Hukum BT Soroti Alasan Penolakan Eksepsi yang Dianggap Tidak Konsisten

Screenshot_20250911-223548_copy_1024x695
Tim kuasa hukum Budiman Tiang saat melakukan pendampingan.Foto/dok

"Aspek formil pemeriksaan perkara seharusnya ditaati, bahwa perdata dijalankan lebih dahulu baru pidana. Kalau tidak, preseden kriminalisasi akan semakin marak. Aturan Mahkamah Agung dibuat justru untuk mencegah kriminalisasi,” tambahnya.

Pihaknya menilai putusan sela yang menolak eksepsi ini bisa membuka ruang kriminalisasi dalam penanganan perkara-perkara serupa di masa depan.

Selain perdebatan hukum, sidang ini juga diwarnai kritik terhadap pengelolaan masa tahanan oleh aparat penegak hukum.

GPS menilai, pemeriksaan sidang yang berjalan ketat karena mepetnya waktu penahanan menjadi cerminan buruknya tata kelola penyidikan dan penuntutan.

“Majelis hakim jadi kesulitan mengatur jadwal sidang. Ini tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa menggali fakta saat pembuktian nanti,” jelasnya.

Ia berharap ke depan aparat penegak hukum tidak lagi menggunakan masa tahanan sebagai alat untuk menyulitkan warga negara mencari keadilan di pengadilan.

“Kasihan majelis hakim jadinya harus marathon dengan beban perkara yang banyak,” tukas GPS.W-007

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top