Save as PDF
PRAPERADILAN-Advokat I Gede Susila Yasa selaku kuasa hukum pemohon praperadilan.Foto/Ist
DENPASAR-Fajarbali.com|Dua tersangka kasus dugaan tindak pidana karena perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan/atau Pasal 192 KUHP, I Gusti Arya SN dan Komang AR yang merupakan ibu dan anak akhirnya melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar.
Gugatan praperadilan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Denpasar Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Denpasar sebagai pihak termohon.
BACA juga : Penuhi Panggilan Penyidik, Prof Antara Minta Kasusnya Dikawal
BACA juga : Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tersangka Sekaligus DPO Kasus Penipuan Penggelapan
I Gede Susila Yasa, SH., selaku kuasa hukum kedua tersangka (pemohon), Kamis (6/4/2023) mengatakan, sidang gugatan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal praperadilan, Hary Supriyanto sudah masuk pada agenda kesimpulan, baik dari pihak pemohon maupun termohon.
“Agenda sidang praperadilan sudah masuk pada kesimpulan,”terang Gede Susila Yasa yang ditemui di kantor hukum Surya Dewata Solusi. Ia menambah, kedua tersangka terpaksa mengajukan gugatan praperadilan karena tidak terima dijadikan tersangka serta dilakukan penyitaan sebagaimana termuat dalam laporan polisi Nomor LP/B/1233/X/2022/SPKT Satreskrim/Polresta DPD/Polda Bali tanggal 31 Oktober 2022.
BACA juga : Bersaksi, Cameron Ungkap Fakta ‘Hilangnya’ Kedua Balita dari Arena Bermain Hotel
BACA jKorban Kecelakaan Tewas di Saluran Irigasi, Rekannya Opname di RSuga :
“Bagaimana mungkin kedua pemohon dijadikan tersangka karena menutup akses masuk atau Gang, sementara lahan yang dijadikan Gang itu adalah milik pemohon,” jelasnya. Gede Susila Yasa menambahkan, kasus yang menjerat kedua pemohon menjadi tersangka ini berawal saat para pemohon menutup Gang Mina Utama.
Atas penutupan itu, otomatis membuat akses menuju ke perumahan D’Gedong jadi terhalang. Tapi untuk perumahan lain tetap diberikan izin keluar masuk dengan memberikan masing masing remote, serta subak juga tidak pernah dihalangi kalau lewat bawa traktor. Penutupan batas tanah pemohon, dikatan Gede Susila Yasa juga dilakukan tidak degan tiba-tiba, tapi sudah ada pemberitahuan melalui surat edaran sebanyak empat kali kepada warga dan ada notulen rapat di kelurahan saat mediasi.
BACA juga : Enam Kali Masuk Penjara, Tak Pernah Kapok jadi Maling
BACA juga : Bandara Geger, Anggota Dewan Yogyakarta Meninggal di Gate 1 Terminal Domestik
“Karena Gang itu bukan jalan umum atau bukan untuk pihak yang belum melakukan kesepakatan dengan pemohon, itu Gang khusus kelompok Mina Utama dan Sembada, jadi di luar itu tidak bisa lewat seenaknya,” terangnya lagi.
Kedua pemohon menutup Gang karena sesuai bukti yang ada, lahan atau Gang yang ditutup itu adalah milik pemohon. Ini berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 7304/Kelurahan Sesetan seluas 400 M2 dan sertifikat hak milik Nomor 7303/Desa Sesetan seluas 400 M2. Yang mana menurut Gede Susila Yasa, sertifikat 7303 telah diperbaharui dan berubah menjadi sertifikat hak milik Nomor 08929/Desa Sesetan.
BACA juga : Cabuli Gadis Keterbelakangan Mental, Dua Pria Terancam 12 Tahun Penjara
BACA juga : Diduga Dirikan Tiang Provider Tanpa Izin Pemilk Lahan, Telkom Disomasi
Atas kepemilikan kedua bidang tanah dimaksud, sebelumnya untuk sertifikat hak milik Nomor : 7303/Desa Sesetan yang telah diperbaharui menjadi 08929 telah dilepaskan sebagai jalan dengan perhitungan kompensasi yang telah disepakati dengan pelapor, yang kemudian sebagian atas tanah itu telah menjadi jalan atau fasilitas umum sesuai sertifikat hak milik berdasar kompensasi tersebut.
“Namun untuk bidang tanah Sertifikat hak milik nomor : 7304/Desa sesetan sama sekali tidak pernah dilepaskan untuk digunakan sebagai fasilitas jalan dan hingga hari ini tanah tersebut masih utuh belum ada pelepasan. Selain itu, SHM ini ada hak tanggungan (pembebanan) dari salah satu bank BUMN. Jadi, bagaimana mungkin jalan kok dibebani hak tanggungan,” tegas Gede Susila Yasa.
BACA juga : Terjerat Kasus Narkotika, Pasangan Pengangguran Terancam 12 Tahun Penjara
BACA juga : Ajukan Banding,, Hukuman WN Inggris Terdakwa Kasus Narkotika Tidak Berubah
Tak hanya itu, karena merasa bidang tanah Hak Milik Nomor: 7304 / Desa Sesetan adalah utuh merupakan hak dari pemohon, kemudian pemohon mengajukan permohonan penetapan batas kepada Kantor Pertanahan setempat.
“Dari permohonan penetapan batas, pemohon mendapatkan hasil bahwa lahan itu adalah milik para pemohon dan tidak termasuk bagian dari tanah yang dilepas sebagai untuk fasilitas umum dengan dibuktikan adanya surat keterangan dari BPN saat pelapor dan pemohon mediasi di kantor BPN kota denpasar,”ungkapnya.
BACA juga : Main Keroyok, Dua Pemuda Diganjar 2 Tahun Penjara
BACA juga : Terkait Kasus WNA KTP Bali, Polda Bali Serahkan Tersangka KR ke Kejari Denpasar
Tapi apa yang dilakukan para pemohon ini mendapat perlawanan dari I Gusti MA dengan melaporkan kedua pemohon ke Polresta Denpasar hingga akhirnya kedua pemohon ditetapkan sebagai tersangka. “Padahal sampai saat ini sama sekali belum ada pelepasan hak atas bagian tanah hak milik itu,” keluh Gede Susila Yasa.
Anehnya lagi, kata Gede Susila Yasa, pelapor dalam kasus ini justeru bukan warga yang tinggal di salah satu perumahan yang menggunakan fasilitas gang yang lahannya milik kliennya itu. “Ini aneh lagi, bagaimana bisa ada orang keberatan atas penutupan gang tapi tidak pernah lewat gang atau bukan warga sekitar tempat kejadian. Ini kan aneh menurut saya,” ucapnya.
BACA juga : Malamnya Mabuk, Paginya Pengunjung Tewas di Pintu Masuk Cafe Blue Star
BACA juga : Ajukan Gugatan Praperadilan, Ini yang Diminta Tersangka Kasus SPI Unud
Karena penetapan tersangka dirasa janggal, kedua pun akhirnya mengajukan praperadilan dan meminta kepada hakim tunggal praperadilan untuk membatalkan penetapan tersangka kepada para pemohon, menyatakan penyitaan terhadap berapa barang bukti juga tidak sah.
Serta menyatakan tidak sah penyidikan yang dilakukan oleh termohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik / 263 / XI / 2022 / Satreskrim, tanggal 22 November 2022, dengan segala turunannya.”Kami juga meminta kepada hakim tunggal agar memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, “pungkas Gede Susila Yasa.W-007
Save as PDF