Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih yang didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Nyoman Riang Pustaka
SINGARAJA – fajarbali.com |Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan agar kader pendamping keluarga aktif mendata resiko stunting di Buleleng. Dari Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022, tingkat gangguan pertumbuhan anak atau yang disebut stunting di Kabupaten Buleleng berada pada angka 11 persen.
Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana berencana menurunkan seminimal mungkin. Hal itu dipertegas saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Nyoman Riang Pustaka, Ketua Forum Generasi Berencana (GenRe) dan Duta GenRe Buleleng Tahun 2022 di Rumah Jabatan beberapa hari yang lalu.
Selama ini penurunan angka stunting belum sebanding dengan penyerapan anggaran yang tinggi. Oleh karena itu Pj Bupati Lihadnyana menegaskan agar data stunting di Kabupaten Buleleng kembali di padankan. “Citra Buleleng buruk karena stunting. Anggaran juga terbuang sia-sia jika stunting tidak bisa ditekan. Atas dasar itu ternyata pembinaan kita juga kurang. Pendamping dari P2KBP3A jangan hanya menyasar keluarga yang dekat-dekat saja. Justru harus lebih aktif mencari di desa-desa terpencil,” tegasnya.
Pun demikian stunting masih dilakukan via survey, bukan sensus yang lingkupnya menyeluruh. Pj Bupati Lihadnyana mengatakan mestinya ada target yang dituju agar perbandingan angka penurunan stunting dapat terlihat. “Logikanya ketika perekonomian dan pemahaman orang meningkat agak kurang pas jika stunting malah naik,”ucapnya.
Atas hal itu, Kepala Dinas P2KBP3A Nyoman Riang Pustaka akan mengarahkan kepada jajaran di lapangan untuk berkoordinasi dengan masing-masing pengampu sasaran. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan bidan desa juga pemerintahan desa untuk memverifikasi kembali data by name by address yang bersumber dari Dinas Kesehatan. “Sejauh ini kita sudah membentuk tim kader pendamping keluarga, ada di tiap desa terdiri dari kader kesehatan, kader kb dan kader pkk. Upaya pembentukan kader ini dalam rangka pendampingan sehingga mencegah stunting utamanya keluarga yang beresiko,”katanya.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih menjelaskan kedatangannya dalam rangka meminta dukungan percepatan penurunan stunting yang genjot melalui program edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja melibatkan duta Genre. Pun juga program inovasi posyandu “PAS DIHATI”. “Karena Bantuan Operasional Keluarga Berencana naik sekitar 7.8 milyar, tentunya harapkan kami tim pendamping keluarga yang ada di desa bisa optimal bergerak melakukan pendampingan pada ibu hamil, balita, dan calon pasangan yang akan menikah,”ujarnya. W – 008
Save as PDF