SEMARAPURA-fajarbali.com | Tak kunjung tuntasnya pembangunan Dermaga Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung menuai sorotan banyak pihak. Kamis (10/5/2018) giliran Irjen Kementrian Perhubungan RI, Wahju Satrio Utomo meninjau ke lokasi.
Melihat kondisi dermaga yang terbengkalai, wacana alihfungsi pun sempat mencuat. Tim teknis segera akan didatangkan untuk melakukan kajian ulang proyek yang telah menghabiskan dana ratusan miliar tersebut.
Irjen Kementerian Perhubungan RI, Wahju Satrio Utomo berserta rombongan sampai di kawasan eks galian C pada pukul 08.50 wita. Namun, karena akses jalan yang terputus dan arus deras, rombonganpun gagal mencapai lokasi dermaga. Hingga akhirnya pada pukul 09.14 wita rombongan melanjutkan peninjauan melalui Dusun Karangdadi, Desa Kusamba hingga hilir arus Sungai Unda (lohloan). Dari sana, rombongan menyeberang menuju dermaga dengan perahu karet BPBD Kabupaten Klungkung.
Setiba di lokasi, Wahju Satrio Utomo yang didampingi Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru, Kadis Perhubungan Klungkung, Nyoman Sucitra, Kadis Perhubungann Provinsi Bali, IGA Sudarsana dan instansi terkait langsung melakukan pengecekan. Menurutnya, hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo yang meminta agar mengoptimalisasi aset yang ada di tengah keterbatasan negara dalam membiayai pembangunan.
Usai meninjau, Wahju Satrio Utomo mengatakan permasalahan Dermaga Gunaksa harus dikoordinasikan dengan instansi lain. Salah satunya BPN, terkait akses jalan yang belum tuntas. Di samping itu pihak Pemda Klungkung juga dikatakan memiliki peran penting. Oleh karena itu, dirinya akan meminta jaminan Pemda. Bahwa saat dermaga ini selesai, harus jelas pemanfaatanya.
“Jangan sampai kita bangun, setelah selesai tapi tidak jelas pemanfaatanya nanti mubazir sekali APBN pemerintah. Kita sangat setuju kalau ini (dermaga) dimanfaatkan untuk menunjang pariwisata Nusa Penida. Kita sport nanti akan kita laporkan dengan Menhub. Yang jelas apa yang kita lakukan ini dalam menindaklanjuti arahan Presiden,” ujarnya.
Selain itu, Wahju Satrio Utomo juga mengungkapkan opsi lain terkait ‘nasib’ Dermaga Gunaksa. Menurutnya, bila nanti diputuskan pembangunan dermaga tidak layak diteruskan, maka disarankan untuk dialihfungsikan. Misalnya dikembangkan untuk penyeberangan, kargo ataupun pariwisata. Pihaknya akan menerjunkan tim teknis untuk melakukan kajian ulang. Mengingat lokasi dermaga yang berhadapan langsung dengan laut terbuka.
“Ini akan dikaji ulang, karena ini (dermaga) tidak terlalu layak karena berhadapan langsung dengan laut terbuka. Nanti ada tim teknis yang tutun ke sini untuk menilai lebih jauh idealnya seperti apa. Pelabuahan dengan kultur alam seperti ini, kita gak mau lagi seperti inilah,” tegasnya sekaligus mengatakan tahun ini pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk Dermaga Gunaksa.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGA Sudarsana menyampaikan, hingga tahun 2015 anggaran provinsi yang dihabiskan untuk dermaga gunaksa mencapai Rp 27 miliar. Terkait wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih kelanjutan Dermaga Gunaksa, Sudarsana menilai harus ada kejelasan penyerahan aset terlebih dahulu. Baik dari Pemda Klungkung ke pusat, ataupun dari Pemprov ke pemerintah pusat.
“Karena kalau separuh-separuh begini, kabupaten tidak bisa melanjutkan, provinsi juga cekak, inilah yang akan diambil alih pusat. Tentunya setelah clear semua termasuk penyerahanya apa-apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten dan provinsi juga diserahkan,” terang mantan Kadis Tenaga Kerja Provinsi Bali ini.
Sedangkan Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru justru berharap Dermaga Gunaksa segera terealisasi. Mengingat
Kapal Nusa Jaya Abadi yang merupakan kapal roro (roll on-roll off) miliki Pemkab Klungkung itu hanya mendapat jatah satu trip per hari dan tiga trip tambahan per minggu. Padahal idealnya, kapal Roro beroperasi dua trip dalam sehari. Hal ini mengakibatkan terjadinya antrean panjang di Pelabuhan Padangbai. Sehingga berdampak pada harga kebutuhan pokok dan barang di Nusa Penida yang melambung tinggi. (dia)
Save as PDF