Sudikerta dan Rai Mantra Diminta Berunding Soal Posisi

DENPASAR-fajarbali.com | Kabar mengenai duet antara Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Dharma-Kerta) yang akan diusung oleh Koalisi Rakyat Bali (KRB) pada Pilgub Bali 2018 hampir final. Hanya saja mereka diminta berunding soal posisi yang diambil.

Menurut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-Nusra DPP Golkar AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Golkar selaku induk partai Ketut Sudikerta dari awal sudah memberikan rekomendasi sebagai Calon Gubernur.

Hanya saja, apabila dalam dinamika politik kedepan Sudikerta Gubernur Bali (SGB) tak diposisikan sebagai Bali I, DPP Partai Golkar memberikan kebebasan kepada kedua calon tersebut. “Kalau DPP tadi beri kebebasan kepada kedua tokoh untuk berunding memilih posisi yang pas,” ujarnya, Minggu (12/11/2017.

DPP Partai Golkar, lanjutnya, juga meminta kepada koalisi agar melakukan survei terhadap elektabilitas kedua figur tersebut. Baik saat SGB diposisikan menjadi Calon Gubernur dan Rai Mantra sebagai Calon Wakil Gubernur. Begitu juga sebaliknya.

“Ya  bisa ada survei. Tapi saya apresiasi pertemuan tadi ya kedua tokoh sangat bijak dan tidak ada pretensi ambisi mau nomor 1,” terangnya.

Dirinya menambahkan, usai membahas Pasangan Calon yang akan diusung oleh KRB, langsung mendapat respon dari DPP Partai Golkar. Hal ini bisa terbukti dari adanya rombongan DPP Partai Golkar yang turun ke Bali. Diantaranya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Idrus Marham, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert J. Kardinal. “Rombongan Ketum, Sekjen, dan Bendum datang usai itu,” akunya.

Sementara itu, salah satu partai yang tergabung dalam KRB yakni Partai Gerindra Bali menyatakan sangat mendukung adanya Pasangan Dharma-Kerta. Terlepas dari itu, jika kedepan ada perubahan, pihaknya mendukung siapa pun yang nantinya akan menjadi tandem putra mantan Gubernur Bali Ida Bagus Mantra tersebut. “Kami di Gerindra siap dukung dengan siapapun Rai Mantra,” singkat Ketua DPD I Partai Gerindra Bali Ida Bagus Putu Sukarta.

Sementara itu, seusai melakukan pertemuan sembilan partai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali (KRB) yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, NasDem, Gerindra, PAN, PKPI, Hanura, PKS, serta Perindo langsung bertemu dengan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Pertemuan tersebut dilakukan dikediaman Rai Mantra pada Hari Sabtu (11/11) yang lalu.

“Pertama, kita melakukan dengan partai (KRB) tanggal 9 (November). Kemudian, kita sepakati untuk mengusung Rai Mantra-Ketut Sudikerta,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Ida Bagus Oka Gunastawa yang ikut dalam pertemuan KRB, Minggu (12/11).

Pada saat itu, dalam pembahasan masih belum disepakati mengenai posisi yang akan mengisi calon gubernur dan wakil gubernur. Untuk memperjelas, pihaknya bersama Ketua DPD I Partai Demokrat Bali Made Mudarta mendatangi kediaman Rai Mantra.

“Saat itu, kita belum menemukan formatnya dan komposisinya seperti apa. Tanggal 11 November, kami menemui Rai Mantra bersama Demokrat, Gerindra, dan Pak Sudikerta,” terangnya.

Gunastawa menceritakan, Ketut Sudikerta menginginkan agar Rai Mantra bisa menjadi tandemnya pada Pilgub Bali 2018 mendatang. Hal ini sudah dibicarakan empat mata antara Ketut Sudikerta dengan Rai Mantra.

“Kalau komitmen temen-temen dikoalisi itu, sepakat mengusung Pasangan Rai Mantra-Ketut Sudikerta. Tapi, Pak Ketut Sudikerta masih akan berkoordinasi dengan DPP dulu,” tandasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui jika Rai Mantra bersedia maju pada Pilgub Bali. Namun, tetap sebagai Calon Gubernur. Apabila, nantinya diposisikan sebagai Calon Wakil Gubernur Bali, Rai Mantra memilih tetap melanjutkan sebagai Walikota Denpasar.

“Beliau inikan posisinya saat Walikota. Jadi, kalau beliau posisinya tidak sebagai Walikota, maka akan fokus pada Walikotanya saja. Itu sebenarnya bahasa yang paling pas. Jadi, ini bukan masalah ngotot-ngototan,” akunya.

Terakhir, mengenai kapan akan diumumkannya Pasangan yang akan diusung, pihaknya masih belum memastikan. Mengingat, masing-masing partai politik masih berkomunikasi dan melaporkan ke DPP. (her)