Denpasar-fajarbali.com | Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan ketahanan pangan. Bali yang luasnya relatif sempit termasuk lahan pertaniannya harus dikelola secara sistemik dan terencana. Keberlanjutan yang dimaksudkan tidak semata-mata berkenaan dengan aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan teknis tetapi juga aspek lingkungannya, seperti udara, air dan tanah/lahan.
Akademisi Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc.MMA mengungkapkan, aspek keberlanjutan tersebut harus tetap dijamin memberikan kemanfaatan bagi generasi penerus dan bagi pembangunan yang memiliki multi-dimensi.
“Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan yang saling terintegrasi baik dari bidang pertanian maupun non-pertanian,” ujarnya, Senin (24/5/2021) di Denpasar.
Baca Juga :
Hilang Keseimbangan, Pemotor Seruduk Pohon Kayu dan Tewas
Masyarakat Pemohon Sim Drive Thru Meningkat
Menurut Sedana, selama setengah abad sistem pertanian telah dipaksakan untuk menggunakan input yang kandungan kimia sintetisnya tinggi, seperti aplikasi pupuk dan pestisida atau insektisida dan sejenisnya. Hingga saat ini, ketergantungan para petani terhadap input pertanian tersebut masih sangat tinggi.
“Bahkan tidak jarang terjadi bahwa para petani kita merasakan kepanikan jika ketersediaan input tersebut (pupuk kimia) sangat terbatas pada saat sangat dibutuhkan. Selain itu, penggunaan input tersebut juga telah memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungannya,” ungkapnya.
Sedana menilai, salah satu terobosan yang harus semakin didorong dan dibangkitkan adalah penerapan sistem pertanian organik seperti yang telah digariskan oleh Gubernur Bali melalui Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian organik. Regulasi ini sebenarnya merupakan salah satu pengejawantahan dari filosofi Hindu Bali yaitu tri hita karana yang berisikan konsep keharmonisan di antara tiga komponen, yaitu parhyanga, pawongan dan palemahan.
“Di tingkat petani dan kelompok petani, sudah mulai dikembangkan pembuatan pupuk organik, kompos, kandang meskipun belum berskala besar. Pembuatan pupuk organik ini selanjutnya langsung diaplikasikan di dalam pengelolaan usaha taninya baik di lahan sawah maupun kebun. Dalam upaya untuk meningkatkan produksi pupuk organik, diperlukan beberapa langkah integrasi di antara pemerintah, kelompok petani, pengusaha lokal, Lembaga sertifikasi dan jasa keuangan,” terang Sedana.
Pemerintah dengan regulasinya diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi para pelaku produski pupuk organik untuk saling berbagi peran yang berkenaan dengan penyediaan bahan baku pupuk, teknologi pembuatan, diseminasi teknologi, sertifikasi organik, penyediaan alat dan mesin utama dan pendukung pembuatan pupuk, penyediaan modal usaha, dan pasca-produksi pupuk. (dha)
Save as PDF