APTISI Bali menggelar Rapat Pleno dan serta membahas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 44 Tahun 2024, bertempat di Undhira, Kamis (7/11/2024).
MANGUPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta se-Bali, yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Bali, menggelar rapat pleno serta membahas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 44 Tahun 2024.
Dalam rapat yang digelar di Universitas Dhyana Pura (Undhira), Badung, Kamis (7/11/2024) itu, Ketua APTISI Bali Dr. Made Sukamerta, M.Pd., mengatakan, pada prinsipnya, Permendikbudristek 44 sangat bagus karena mengatur tentang profesi, karier, dan penghasilan dosen.
"Permendikbud ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan memperbaiki tata kelola profesi dosen," kata Sukamerta didampingi Sekretaris Dr. Dadang Hermawan dan Bendahara, Prof. Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum.
Namun, APTISI Bali memandang ada beberapa klausul yang "memberatkan" PTS. Misalnya tentang perpindahan dosen ke perguruan tinggi lain yang bisa dilakukan dengan mudah tanpa perlu ijin dari PTS asalnya.
Kemudian terkait penggajian dosen. Dalam klausul diamanatkan PTS menggaji dosen minimal sesuai UMR masing-masing daerah. Termasuk dihentikannya suplay dosen PNS ke PTS. Hal ini dipandang memberatkan PTS klaster menengah ke bawah.
"Kalau dosen bisa pindah ke perguruan tinggi dengan bebas, kita khawatirkan terjadi saling serobot. Berbanding terbalik dengan tujuan kita berorganisasi untuk menjaga kebersamaan," tegas Sukamerta yang juga Rektor Universitas Maha Saraswati (Unmas) Denpasar.










