DENPASAR–Fajarbali.com|
DENPASAR-Fajarbali.com|Sidang kasus dugaan korupsi di salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan terdakwa Riza Kerta Yudha Negara, Kamis (31/3/2022) kembali dilanjutkan.
Sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Tipikor Denpasar, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Denpasar menghadirkan tiga orang saksi. Dari tiga saksi ini, dua diantaranya rekening tabungannya pernah dipinjam terdakwa dalam menjalankan aksinya.
“Ada tiga orang saksi hadir dalam sidang,” jelas Kasi Intel Kejari Denpasar, I Putu Eka Suyantha, Kamis (31/3/2022) melalui sambungan telepon.
Menariknya lagii, dari tiga saksi ini, dua diantaranta bisa dikatakan memiliki kedekatan dengan terdakwa. Yang pertama aksi atas nama Ayu Risma Damayanthi. Saksi adalah adik kandung terdakwa.
Sementara saksi kedua atas nama Ni Luh Budi Trisna tidak lain adalah mantan pacar terdakwa.
Sementara saksi yang ketiga Ni Luh Lely Sriadi merupakan pejabat menjabat sebagai selaku Kabid Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
Di muka sidang, saksi Ayu Risma pada intinya menerangkan bahwa, saksi yang merupakan adik terdakwa pernah dipinjanm rekeningnya dengan alasan digunakan sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online dengan konsep sharing fee.
“Jadi adiknya ini mengatakan rekening pernah dipinjam oleh terdakwa buruk dijadikan agen dengan konsep sharing fee,” tegas Kasi Intel Kejari Denpasar.
Pengakuan yang nyaris sama juga diatuturkan oleh saksi Ni Luh Budi Trisna. Saksi mengatakan, saat masih berpacaran, terdakwa pernah meminjam rekeningnya.
“Hanya saja saksi Ni Luh Budi Trisna tidak mengetahui untuk digunakan apa rekeningnya dipinjam oleh terdakwa,” ungkap Kasi Intel.
Sementara saksi Ni Luh Lely Sriadi, S.Sos menerangkan, bahwa saksi pernah diminta oleh tempat kerja terdakwa untuk mengecek sebanyak 148 data NIK dari nasabah.
Dari pengecekan NIK tersebut, hasilnya sebanyak 148 NIK tidak terdaftar dan 1 NIK terdaftar namun statusnya sudah meninggal dunia.
Kasi Intel menerangkan, kasus ini bermula ketika sekitar tahun 2016 sampai dengan 2018, tersangka selaku marketing kredit (Mantri) bersama dengan calon nasabah telah melakukan atau turut serta melakukan manipulasi proses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tersangka selaku mantri dengan sengaja tidak memastikan pemohon kredit telah melakukan usaha aktif minimal 6 bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan (on the spot) yang dituangkan dalam KKN KUR Mikro.
Bahkan, terdakwa dengan sengaja melakukan prakarsa dan analisa usulan pinjaman mengajukan syarat-syarat administrasi kredit berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha tidak sesuai dengan prosedur.
“Tersangka dengan sengaja memfasilitasi 148 pengajuan kredit KUR dengan perjanjian yang tidak dilengkap dengan pemenuhan persyaratan,” tuturnya.
“Akibat perbuatan tersangka, bersama-sama dengan calon nasabah, negara dirugikan sebesar Rp3,1 miliar lebih,” sambung Kasi Intel.(eli)
Save as PDF