"Masih banyak keluarga kita yang belum beruntung dimana negara harus hadir, sehingga penting untuk tetap memberikan anggaran untuk keluarga yang belum bisa mandiri dalam ber-KB," lanjut Menteri Wihaji.
Menteri Wihaji juga menyampaikan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam Total Fertility Rate (TFR) antar provinsi, yang mencerminkan ketidakmerataan (disparitas) dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program Keluarga Berencana.
"Prioritaskan intervensi program di wilayah-wilayah dengan TFR tinggi seperti NTT, saya kira itu butuh inovasi dan kreativitas," lanjut Menteri Wihaji.
Diskusi pakar ini digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN berkolaborasi dengan mitra kerja, mitra pembangunan, akademisi, dan mahasiswa. "Para pakar berkumpul untuk memberikan optimisme tentang pentingnya konsep Keluarga Berencana (KB). Mereka memberikan framenya, kami yang worknya, yang mengerjakan," tutur Menteri Wihaji.
Dibalik itu, diskusi pakar ini juga bertujuan memperkuat komitmen kebijakan dan pembiayaan berkelanjutan program KB, mengkaji tantangan dalam penurunan angka kehamilan berisiko dan unmet need kontrasepsi.
Sekaligus jugamenggalang dukungan multipihak, pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat, dalam memastikan investasi KB sebagai strategi utama menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara Prof. Dr. Komarudin, M.Si., Rektor UNJ, menyampaikan bahwa UNJ siap menjadi pusat keunggulan akademik bidang kependudukan dan lingkungan hidup. "UNJ berkomitmen mendukung program kependudukan dan keluarga berencana, dan siap mengambil posisi sebagai laboratorium kebijakan kependudukan," ujarnya.
