Hal inilah yang kemungkinan menjadi salah satu faktor DKI Jakarta mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak. Sebab, semua kota di DKI Jakarta telah meraih Kota Layak Anak.
Sementara itu, pada pertemuan hari kedua (13/04), Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd yang memberikan materi mengatakan, Jurnalis berperan besar dalam pengungkapan kasus-kasus terkait perlindungan anak. Maka dari itu, pihaknya menggunakan dua metode dalam menindaklanjuti serta membuka pengaduan. Yakni melalui media maupun Whatsapp.
“Pengaduan secara langsung, termasuk kasus yang kami tangkap dari media yang kami peroleh berbasis media. Jadi peran media sangat strategis berikan perlindungan pada anak,” akunya.
Terkait salah satu poin tentang perubahan KPPAD menjadi KPAD pada pada dasarnya tidak diwajibkan. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tahun 2014, yang mana menyesuaikan dengan kebutuhan suatu wilayah.
Menurut Aris, tantangan perlindungan anak semakin luar biasa. Selain soal regulasi di daerah, juga kompleksitas kekerasan pada anak. Karena ini menyangkut peluang keunggulan demografi. Kemudian perlindungan anak dari sebelum lahir, hak anak, stunting. Termasuk pendidikan yang bebas dari bullying, kekerasan seksual, praktek intoleransi serta pernikahan dini.
“Anak harus diberi akses seluas-luasnya untuk dapatkan pendidikan. Dan tentu salam aspek psikologi konten pembelajaran Kurikulum harus sesuai usia perkembangan anak. Jadi calistung (membaca, menulis, dan menghitung) sebagai sarana seleksi masuk kurang tepat. Jadi saya setuju itu (tes calistung) dihapuskan. Meskipun di PAUD anak-anak ini mendapatkan calistung tapi dengan cara menyenangkan. Bukan semacam tagihan ketika dia lulus tingkat PAUD harus bisa itu,” tandasnya.
