Rai Iswara menekankan, pelaksanaan pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari surat Keputusan Presiden dan Menteri Kesehatan yang juga amanat dari Surat Edaran Walikota Denpasar No. 443/044/Gugus Tugas Covid 19 Kota Denpasar Tentang Strategi Persiapan Menuju Masyarakat Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid 19 di Kota Denpasar. Edaran ini sebagai upaya kesiapan dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilingkungan Kantor Pemerintah, BUMN/D, Instansi Vertikal dan Perusahaan Swasta wajib membentuk satgas pencegahan covid 19 di masing masing instansi dan penerapan protokol kesehatan di perkantoran "Setelah sebelumnya dipantau kesiapan di Kantor Pemerintahan OPD Kota Denpasar, kali ini Pemkot Denpasar mengunjungi kantor- kantor instansi vertikal seperti Pengadilan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Kantor BPK Provinsi Bali dan Kantor Perwakilan BI guna menyamakan persepsi serta membangun kordinasi dan sinergi antara instansi di Kota Denpasar mengenai penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (phsycal distancing) sehingga diharapkan tidak hanya OPD Pemkot Denpasar saja, tapi juga instansi vertikal lainnya yang menerapkan protokol kesehtan dalam budaya kerja sehari- hari menuju kebiasaan hidup baru. Secara umum semua instansi sudah menerapkan protokol kesehatan," tegas Rai Iswara.

Kabag Humas dan Protokol Pemkot Denpasar yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai menambahkan pemantauan ini merupakan upaya mencegah penularan virus dilingkungan instansi vertikal di Kota Denpasar setelah sebelumnya memantau di kantor OPD Pemkot Denpasar. "Intinya bahwa semua instansi vertikal seperti Pengadilan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Kantor BPK Provinsi Bali dan Kantor Perwakilan BI telah bersinergi menyamakan persepsi dengan Pemkot Denpasar dengan membentuk satgas dan menerapkan protokol kesehatan dalam beraktifitas menuju kebiasan baru. (Car)