Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas kehadiran DPRD Provinsi di Kabupaten Badung karena pertemuan ini dapat dijadikan momentum berdiskusi terutama dalam menyikapi kesiapan Badung dan Bali pada umumnya menghadapi wabah Covid-19. Diharapkan dari hasil diskusi, antara Badung dan Bali ada kesamaan terutama dalam menyikapi kesiapan fiskal dalam upaya mengatasi wabah ini.
"Mudah-mudahan hasil dari pertemuan ini dapat dijadikan satu bahan, referensi buat DPRD Bali untuk dibicarakan lebih lanjut di tingkat provinsi, sehingga menjadi hasil kajian yang akan dijadikan dasar dalam penanganan Covid-19 termasuk kesiapan fiskal yang kita lakukan di Bali," jelasnya.
Dijelaskan pula, harus disadari sampai kapan penyebaran kasus Corona tidak bisa diprediksi, sementara disatu sisi terjadi keterbasan fiskal. Bila dalam kondisi terburuk pun nanti, pemerintah harus wajib hadir untuk masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Ini harus dipikirkan bagaimana memberikan strategi didalam menyikapi hal itu, terutama dari jaring pengaman sosial.
Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa menyebutkan, dalam penanganan Covid-19 di Badung, Bupati telah mengambil beberapa kebijakan diantaranya; pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Badung meliputi menggratiskan pembayaran PDAM untuk rumah tangga dan sosial selama 3 bulan, pemberian sembako untuk masyarakat terdampak, insentif untuk masyarakat Badung yang di PHK dan atau dirumahkan termasuk sektor informal, menyiapkan rumah singgah untuk PMI/ABK, pembiayaan BPJS, pengadaan APD dan insentif kepada tenaga medis serta pemberian masker kepada masyarakat.
