SINGARAJA – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com  I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng mendesak Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana agar selalu mengoptimalkan pelayanan dibidang kesehatan. Hal itu terekan disaat DPRD Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Pimpinan dan Anggota terkait Pembahasan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2021, Di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (20/4).

Dimana terkait pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dewan Buleleng harapkan kepada Eksekutif untuk segera mengambil langkah-langkah, guna menanggulangi permasalahan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai melalui PBI Pusat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Susila Umbara yang memimpin rapat tersebut, beliau berharap dalam rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun 2021 yang akan disampaikan  penegasan  dalam bidang kesehatan perlu ditekankan. ”Bilamana perlu dimasukan kata-kata menyangkut kemanusaiaan,”tegasnya kepada Tim Ahli DPRD.

 Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV Ketut Ngurah Arya, dimana dirinya berharap kepada Tim Ahli DPRD Kabupaten Buleleng segera merumuskan catatan-catatan yang lebih mempertegas tujuan dari para wakil rakyat dalam bidang jaminan dan pelayanan  kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya dari hasil RDP sebelumnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD, terdapat KIS dari PBI Pusat yang terblokir, Pemerintah Pusat telah memverifikasi data jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng, sesuai data yang ada  kurang lebih sejumlah 49.730  dan diberikan kelebihan 3,5% dari jumlah tersebut, oleh karena itu dari 218.000 data KIS yang dibiayai PBI Pusat akan dikurangi dengan data kemiskinan riil yang ditambahkan 30% , dan sisanya akan terblokir 79.000 lebih KIS PBI pusat yang terblokir.