BANGLI-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Kabar menggembirakan kini diterima para honorer di seluruh Indonesia. Pasalnya, Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) akan segera melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lebih menarik lagi, status PPPK ini setara dengan PNS. Karena itu, kalangan DPRD Bangli menyambut baik terobosan kebijakan tersebut, lantaran diyakini akan bisa mengurangi beban APBD Bangli yang selama ini banyak disedot untuk gaji honorer dan PTT tersebut.
Tindak lanjut dari itu, Komisi I DPRD Bangli menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama BKD dan Bagian Ortal Bangli, Kamis (31/1/2019). Raker dipimpin Ketua Komisi I, Satria Yudha didampingi Sekretaris Komisi I, Nengah Darsama dihadiri langsung Kepala BKD Bangli Ni Putu Koesalareni dan perwakilan dari Bagian Ortal.
Hasilnya, untuk tahap pertama direncanakan sebanyak 718 honorer, khususnya pegawai fungsional, yakni tenaga pendidik (GTT), tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian serta K2 yang tercecer yang akan diperjuangkan mengikuti seleksi PPPK tersebut. “Rakor ini kita gelar sebagai tindak lanjut rencana pemerintah pusat untuk segera melakukan seleksi PPPK agar tidak terjadi kekisruhan informasi di masyarakat. Terlebih sesuai rencana, diperkirakan rekrutmen akan dilakukan pada bulan Februari ini,” ungkap Satria Yudha.
Disampaikan, tahap pertama yang bisa mengikuti seleksi PPPK memang diperioritaskan untuk pegawai fungsional seperti Tenaga Guru (GTT), Tenaga Kesehatan dan K2 yang tercecer serta penyuluh pertanian. Dari hitungan kasar BKD, jumlahnya sebanyak 718 orang yang berhak mengikuti seleksi tersebut. Bahkan yang umurnya setahun sebelum memasuki masa pensiun juga berpeluang dan berhak untuk bisa direkrut PPPK. “Sisanya kita akan terus perjuangkan pada tahap dua, agar semua PTT di Bangli bisa masuk minimal sebagai PPPK sehingga beban daerah bisa berkurang,” tegasnya.
