Namun, untuk mendorong perubahan budaya kerja yang lebih inklusif, pemerintah juga harus memberikan reward atau insentif kepada perusahaan, terutama swasta, yang menerapkan kebijakan inklusif terkait usia tenaga kerja.
"Insentif ini bisa berupa keringanan pajak, penghargaan, atau kemudahan akses perizinan. Dengan demikian, perusahaan akan lebih termotivasi untuk mengadopsi kebijakan yang adil dan berkelanjutan," kata ESG, Rabu (4/5/2025).
Ia mendorong perusahaan milik negara atau publik seharusnya menjadi role model dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan transparan. Mislanya dalam hal: PHK yang adil dan transparan, pembatasan usia yang proporsional dan berdasarkan kebutuhan pekerjaan, aturan yang fair dan tidak diskriminatif.
"Jika perusahaan publik sudah menerapkan standar tinggi, maka perusahaan swasta akan terdorong untuk mengikuti, sehingga tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan berkeadilan," jelasnya.
Lebih lanjut, masih kata ESG, penghapusan batas usia harus diiringi dengan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan agar tenaga kerja senior tetap relevan dan produktif.
Kebijakan harus menjaga keseimbangan antara tenaga kerja senior dan generasi muda agar tidak terjadi konflik kepentingan atau pengangguran struktural.
"Tenaga kerja yang sudah tidak produktif secara fisik harus mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, seperti jaminan kesehatan dan pensiun yang layak," kata ESG memungkasi.
