DALUNG -fajarbali.com |Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, KPU Badung menggelar rapat kerja bersinergi dengan jajaran kepolisian dan TNI yang berlangsung di sebuah restoran di wilayah Badung, Rabu (24/6/2020).
Pertemuan dihadiri Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta, Kapolresta Denpasar AKBP Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H, Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, S.IK, Dandim 1611 Badung Kol. Inf. I Made Alit Widana, Kepala Badan Kesbanglinmaspol Kabupaten Badung I Nyoman Suendi, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Ketut Alit Astasoma dan Komisioner KPU Badung.
Dalam penyampaian Ketua KPU Badung Wayan Semara Cipta, trend partisipasi pemilih untuk Pilkada Badung dari tiap Pilkada mengalami penurunan. Untuk Pilkada Tahun 2020 KPU Badung memasang target 80% untuk tingkat partisipasi pemilih.
Dengan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid 19, menurut Wayan Semara, tentunya semua tahapan yang dijalankan harus sesuai dengan protokoler kesehatan.
“Salah satunya yakni kegiatan kampanye akbar nantinya massa yang diijinkan dalam giat kampanye akbar sebanyak 20 orang,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Kapolresta Denpasar AKBP Jansen Avitus Panjaitan. Menurutnya, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, ia berharap adanya koordinasi antar semua pihak. Agar pesta demokrasi apat berjalan aman dan lancar.
Mantan Wadireskrisus Polda Papua Barat itu mengatakan paska kampanye nantinya akan sangat berbeda. Dimana tidak akan ada baliho sesuai himbauan Gubernur untuk membatasi penggunaan plastik. Tapi lebih mengedepankan media sosial dan media lain seperti videotron.
Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, menurut AKBP Jansen, Kapolda Bali telah membentuk satgas kontra narasi dalam pelaksanan tahapan hingga langkah tindakan penegakan hukum.
“Kami dari jajaran Polresta Denpasar Kodim dan Polres Badung akan tetap melakukan pengamanan dari mulai awal tahapan hingga proses pemilihan dan pelantikan,” ujarnya.
Menurutnya, hal yang perlu diantisipasi dalam penggunaan media sosial agar lebih berhati-hati. Sehingga tidak sampai dipelintir dan jangan sampai membuat gaduh.
Saat pelaksanaan nantinya, kata AKBP Jansen, perlu pengawasan yang ketat terkait protokol kesehatan. Selain masyarakat yang akan menggunakan hak pilih, tentunya juga oleh petugas pemilihan mengikuti protokol kesehatan.
“Hal yang perlu diperhatikan bahwa saat ini di Bali sudah ada 17 ribu PMI yang kembali. Di Kuta dan Kutsel ada 600 orang PMI yang telah kembali dan tentu memiliki hak pilih yang perlu diantisipasi. Kita harus tetap sinergitas dan solid sehingga kegiatan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan lancar, tegas perwira berdarah Batak asal Sumatera Utara itu. (hen)
Save as PDF