“Jadi kalau benar diwujudkan subsidi itu, Pemerintah Kota Denpasar saya acungi jempol. Ini merupakan solusi dari pada membangun SMP Negeri baru. Jika ingin menampung 15 ribu anak itu, artinya Pemerintah Kota Denpasar perlu menambah 36 sekolah baru yang saat ini baru ada 16 sekolah. Nyari lahan di mana? Anggarannya berapa itu?,” imbuh praktisi yang pernah duduk di Dewan Pendidikan Kota Denpasar tersebut.
Ia berharap subsidi itu berlanjut setiap bulan untuk subsidi SPP. Hal ini sekaligus menjadi usulan keduanya, termasuk permohonan Bantuan Operasional Sekolah yang berasal dari APBD atau BOSDa. Sebelum SMA/SMK-sederajat diambil-alih oleh pemerintah provinsi (pemprov), sekolah yang berada di bawah naungan Pemkab Badung mendapatkan BOSDa yang setara dengan BOS Reguler dari APBN.
“Sebelum tahun 2017 kami dapat pendamping berupa BOSDa dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp 1,5 juta untuk SMK dan Rp1 juta untuk SMA per anak/tahun. Tapi setelah dikelola Pemerintah Provinsi, BOSDa belum kami terima lagi,” imbuh
Poin selanjutnya yang sangat urgent menurutnya adalah soal guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari tiga SMK di bawah YPLP Kabupaten PGRI Badung, sekitar 25 orang guru lolos PPPK yang kemudian dipindahkan oleh pemerintah ke sekolah negeri. Parahnya lagi, beberapa di antaranya adalah guru produktif yang telah dibina belasan tahun di SMK PGRI.
Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah swasta kelimpungan, mencari guru baru terutama guru produktif yang sangat vital di SMK. Ia ingin menggugah kesadaran pemerintah untuk tetap menugaskan guru PPPK di sekolah swasta asalnya dengan status diperbantukan.
