“Kami juga ingin menyelaraskan pelaksanaan program, menyamakan persepsi dalam menjalankan program, serta melakukan evaluasi terhadap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi dan kabupaten atau kota di provinsi Bali agar nantinya dapat ditindak lanjuti hasil evaluasi ini untuk perbaikan di tahun mendatang," jelas Luh De.
Selain itu, kata dr. Luh De, percepatan penurunan stunting secara khusus telah tertuang dalam Peraturan Presiden, yang mana menunjuk Kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, dan Perpres itu telah ditindaklanjuti oleh Kepala BKKBN dengan menerbitkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024.
“Ini merupakan bagian Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia. Semua harus mendukung dan dilakukan secara bersama-sama agar percepatan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal,” tandasnya.
Dalam kegiatan itu juga diberikan penghargaan kepada Desa yang memiliki inovasi dalam mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting kepada desa Tegalmengkeb, Kab Tabanan (Semara Ratih) dan Desa Punggul, Kab. Badung (Sigarpu) serta Apresiasi Kinerja Terbaik dalam Percepatan Penurunan Stunting kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. (rl)
