Perkuat Mutu dan Keselamatan Akseptor, Kemendukbangga/BKKBN Bali Koordinasikan Pengendalian Mutu Pelayanan KB 2026

IMG-20261120-WA0002
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali memperkuat pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) melalui Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 yang dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS., Kamis (19/11/2026). foto: fb/ist

DENPASAR-fajarbali.com | Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali memperkuat pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) melalui Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 yang dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS., Kamis (19/11/2026).

Forum ini melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, BBPOM, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bali, Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Daerah Bali sebagai upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan KB.

Koordinasi lintas sektor ini menjadi langkah untuk memastikan pelayanan KB tidak hanya berorientasi pada pencapaian cakupan, tetapi juga memenuhi standar mutu, kompetensi tenaga pelayanan, ketepatan pemilihan kontrasepsi, serta keselamatan dan kenyamanan akseptor.

Berbagai aspek perlu diperkuat secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, sarana dan prasarana pelayanan, alat dan obat kontrasepsi, kualitas konseling, hingga sistem pencatatan dan pelaporan yang mendukung keberlangsungan program.

dr. Luhde, sapaan karib Ni Luh Gede Sukardiasih, menekankan bahwa keberhasilan program KB harus diiringi dengan jaminan mutu pelayanan dan keselamatan akseptor.

“Keberhasilan program KB ke depan tidak cukup diukur dari jumlah peserta dan cakupan layanan saja, tetapi harus diiringi peningkatan mutu dan keselamatan akseptor melalui sistem yang mencakup SDM, sarana prasarana, alat dan obat kontrasepsi, prosedur pelayanan, serta penggerakan masyarakat,” tegas dr. Luhde.

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top