"Tanaman kopi Arabika itu berpotensi baik dalam penyerapan karbon," ujar Dicky saat meninjau langsung hamparan kebun kopi di Desa Catur, Kintamani.
Tantangan Verifikasi Data dan Komitmen Anti-Alih Fungsi Lahan
Meski memiliki potensi alam yang mumpuni, perjalanan kawasan kopi Kintamani untuk resmi mengantongi sertifikat kredit karbon masih membutuhkan proses panjang. Tim pengusul wajib menyusun kajian ilmiah yang akurat guna mengukur nilai dasar atau baseline serapan karbon serta menjamin transparansi pembagian hak kepemilikan nilai ekonomi karbon antara masyarakat, lembaga, dan perusahaan.
"Proyek Kintamani masih banyak PR-nya. Mereka harus melakukan pengukuran baseline, harus membuat dokumen data proyek yang dikirimkan ke JCM. Kemudian JCM akan melakukan verifikasi faktual untuk melihat kesesuaian data dan kondisi di lapangan," tegas Dicky.
Tantangan terberat dalam skema agroforestri terletak pada jaminan keberlanjutan lahan dalam jangka panjang. Lahan perkebunan harus dipastikan tetap lestari dan tidak beralih fungsi menjadi kawasan komersial lain yang justru akan merusak ekosistem dan menurunkan kapasitas serapan karbon.
"Berapa untuk masyarakat dan berapa untuk lembaga atau perusahaan, itu juga jadi satu persyaratan. Tapi yang paling utama, mereka harus selalu melakukan pengukuran serapan karbonnya," tambah Dicky seraya menekankan pentingnya tata kelola yang adil dan berkelanjutan.
Peran Sentral Perempuan Petani dan Pengolahan Limbah Kopi
Di balik upaya pencapaian target serapan karbon tersebut, terdapat praktik pertanian organik yang sudah dijalankan oleh para petani lokal bersama Coop Coffee Foundation. Program Manager Blended Finance Scheme Coop Coffee Foundation, Sascha Poespo, mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen aktivitas pengelolaan kebun kopi organik di wilayah tersebut digerakkan oleh kaum perempuan tani.









