"Untuk itu, kerjasama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat desa, sangat penting dalam mencapai tujuan pencegahan HIV/AIDS. Koordinasi yang efektif, pertukaran informasi, dan sinergi antara pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan mengurangi penyebaran virus," sambungnya.
Senada dengan Rofiqi, Perwakilan Komunitas ODHIV, Ika mengatakan, komitmen desa di Denpasar sudah terlihat dari sejumlah program yang ada termasuk alokasi anggarannya. Namun, masih sebatas sosialisasi untuk pencegahan. "Selama ini kegiatan sosialisasi atau edukasi yang dijalankan pihak desa cenderung menyasar kalangan anak muda di Banjar atau Sekaa Teruna Teruni (STT) dan PKK. Padahal, di tiap Banjar kerap ada sangkep (pertemuan) yang juga efektif untuk melakukan sosialisasi," ucapnya.
"Kami sangat mendukung dan mendorong agar program tersebut bisa dikembangkan dengan melibatkan komunitas-komunitas dengan perilaku yang berisiko di desa. Mulai dari program penjangkauan warga dengan perilaku berisiko berani melakukan tes hingga adanya bantuan sosial bagi ODHIV. Di sini tentu diperlukan juga komitmen agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi," jelas Ika.
Ika menambahkan, dalam hal ini, peran kepala desa sangat penting dalam memberikan layanan yang tidak diskriminatif dan bahkan melibatkan komunitas dalam aksi pencegahan. "ODHIV yang sudah terbuka biasanya akan menjadi yang pertama dihubungi ketika ada kasus sehingga akan memudahkan juga untuk pemberian dukungan. Selain itu, pencegahan HIV/AIDS di desa memainkan peran penting dalam mengurangi penyebaran virus dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan penyakit ini. Melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat, akses ke layanan kesehatan yang memadai, dan keterlibatan komunitas, program pencegahan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa," tegasnya.
