DENPASAR-Fajarbali.com|Pemprov Bali akhirnya menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali terkait aturan pidana keja sosial bagi warga yang melakukan pelanggaran.
Perjanjian ketrja social ini tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait pelaksanaan pidana kerja social yang ditandatangani pada hari Rabu, 17 Desember 2025 di kantor Gubernu Bali.
Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana mengingatkan beberapa hal terkait dengan pidana kerja social ini.
“Atas nama Kejaksaan Tinggi Bali, saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas arahan dan perhatian dari pimpinan Kejaksaan Agung terhadap penguatan mekanisme pemidanaan alternatif yang bermartabat dan berorientasi pada pemulihan social,” jelasnya.
Pihaknya mengingatkan jika penandatanganan kerja sama ini bukan sekadar formalitas administratif belaka.
“Ini adalah komitmen nyata untuk menerapkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, efektif, dan restoratif. Pidana kerja sosial memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya sambil menghasilkan manfaat bagi masyarakat, serta mengurangi beban pemidanaan yang murni bersifat retributive,” jelasnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, kejaksaan dan pemerintah daerah memiliki peran yang saling melengkapi. Kejaksaan bertanggung jawab memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten, sementara pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan teknis, pembinaan, dan penyediaan sarana serta kesempatan kerja sosial yang aman dan bermanfaat.
