“Kami masih berkomunikasi intensif dengan pihak provinsi, kalau ada warga Kota Denpasar yang masuk klasifikasi satu KK satu sarjana itu, kami komunikasikan dengan data yang ada di provinsi,” jelasnya.
Arya menyebut data di tingkat provinsi menunjukkan cukup banyak warga Denpasar yang masuk dalam pendataan tersebut. Kondisi ini, salah satunya, berkaitan dengan banyaknya perguruan tinggi yang berada di Kota Denpasar.
Meski demikian, Pemkot Denpasar belum memerinci besaran kebutuhan anggaran maupun target penerima program satu KK satu sarjana. Pemerintah masih mematangkan regulasi, pendataan, serta koordinasi dengan Pemprov Bali sebelum program tersebut direalisasikan. (Car)
