“Untuk TPP kami measih menghitung, prinsipnya dana sudah ada”, ujarnya. Dikatakan memang dalam perumusan APBD sebagaimana daerah lain, di Bangli APBD menyiapkan dana akres (dana cadangan untuk mengantisifasi situasi kebutuhan) dengan besaran 2,5 persen. Jadi dana akres yang digunakan untuk membayar tunjangan tersebut.
“Di APBD kita menyiapkan dana akres, dana sebesar 2,5 persen yang memang dirancang untuk mengantisifasi tambahan kebutuhan”, ujar mantan Kepala Bappeda dan mantan inspektur Kabupaten Bangli ini. Ditegaskan dana untuk TPP memang bakal diambil dari pos anggaran untuk TPP.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepala daerah untukmengumumkan kepada ASN di Pemkab yang tidaak mampu menyediakan anggaran THR. Kalau memang tidak mampu, Wapres meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menyampaikan kepada ASN bahwa Pemda tidak sanggup. Namun Kabupaten Bangli meski dengan APBD minim, masih sanggup membayar THR dimaksud, tanpa mengorek-ngorek, tetapi memang sudah disiapkan di APBD Bangli tahun 2018. (sum)
