Dalam implementasinya, akan dilakukan pemutakhiran data masyarakat melalui portal perlindungan sosial. Proses ini dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun dengan bantuan agen pendamping yang telah ditunjuk, seperti tokoh masyarakat, kepala lingkungan, hingga kelian banjar dinas atau kepala dusun.
“Agen memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengaktivasi IKD serta memperbarui data mereka. Kedepan, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pembaruan data secara mandiri,” jelasnya.
Program ini mencakup berbagai jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi. Seluruhnya akan berbasis pada data tunggal yang terus diperbarui.
“Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah menghindari kebocoran serta memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tegas Sudarwitha.
Sementara, Kepala Disdukcapil Badung, I Nyoman Rudiarta menyampaikan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan aktivasi IKD bagi seluruh agen yang telah ditetapkan.
“Dari total 1.444 agen, saat ini baru sekitar 46 persen yang telah melakukan aktivasi IKD. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan aktivasi secara serentak di seluruh kecamatan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa aktivasi IKD tidak hanya dapat dilakukan di kantor Disdukcapil, tetapi juga di kantor kecamatan maupun kantor desa, yang telah dilengkapi dengan operator.
