“Sebenarnya tinggal mengisi formulir yang sudah disediakan. Kalau perajin kesulitan mengurus, dinas sangat siap memfasilitasi. Ini gratis,” tegasnya. Walau demikian memang diakui kalau waktu yang dibutuhkan memang cukup panjang. Rata-rata dua tahun. Lantaran data yang diterima harus melalui verifikasi ketat. Merek produk tidak boleh sama dan tidak diperbolehkan juga menggunakan nama pulau. Setiap data yang masuk harus disandingkan dengan data dari kabupaten lain. 

Rendahnya minat pelaku usaha mengurus HaKI ini bisa terlihat dari formulir pendaftaran yang diterima oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Sejak tahun 2016, hanya ada 4 pelaku usaha yang mendaftar. Yakni dari usaha sokasi dan kain songket. Jumlah pendaftar tak bertambah di tahun ini.  Kariadi pun mengingatkan agar jangan sampai menunggu ada masalah, barulah pelaku usaha mengurus HaKI. (dia)