DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com
Persoalan kredit selama ini masih menjadi keluhan para pengusaha kecil dan pariwisata yang ada di Bali. Setelah hantaman Pandemi Covid-19 hingga berujung pada kesulitan membayar angsurannya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi kredit.
Terkait hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta meminta kepada Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memperpanjang relaksasi kredit bagi para pengusaha pariwisata dan UMKM. Paling tidak hingga tahun 2025 mendatang. Menurut Parta, apabila hal itu tidak dilakukan, tentunya akan berimbas pada keberlangsungan UMKM dan pengusaha lokal yang akan gulung tikar.
Apa yang menjadi keluhan para pengusaha lokal tersebut, telah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pimpinan Bank Himbara di DPR RI.
Hasilnya, seluruh Bank Himbara menyetujui permintaan politisi asal Desa Guwang Gianyar tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hingga saat ini belum ada kepastian. Mereka masih berpegang teguh dengan aturan yang mana batas relaksasi kredit hingga tahun 2023. "Bapak Gubernur Bali Wayan Koster juga sudah mengusulkan, Bank Himbara sudah setuju, sekarang menunggu keputusan dari OJK agar untuk segera mengeluarkan peraturan dan bisa diperpanjang hingga 2025," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (15/09).
Parta memaparkan, kendati saat ini Pandemi sudah mulai reda dan kasus Covid-19 sudah mampu ditekan, namun kondisi pariwisata Bali masih belum sepenuhnya bangkit. Begitu juga dengan perekonomiannya. Terbukti, masih banyak usaha-usaha masih tutup sejak Pandemi hingga saat ini.
