DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki peran yang sangat sentral. Apalagi dalam pesta demokrasi, media diharap mampu netral dan menyajikan fakta dalam perhelatan. Tak hanya sebelum ataupun saat Pemilu, akan tetapi sesudah Pemilu.
Hal ini disampaikan oleh Dewan Pers saat menggelar Workshop Peliputan Pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 di Hotel Prime Plaz Sanur, Denpasar, Kamis (09/05/2019). Hadir dalam Workshop Anggota Dewan Pers Bidang Hukum Jimmy Silalahi, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, dan para wartawan perwakilan dari media cetak, elektronik, dan online di Bali.
"Kita tahu pemilu sudah selesai, tapi proses masih berlangsung.Pers bisa memperkuat persatuan bangsa," kata Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo.
Melalui workshop tersebut, pihaknya berharap seluruh media mampu mengawal secara baik proses Pemilu 2019 dengan kode etik yang ada. Dirinya mengakui bahwa Pemilu 2019 di Indonesia ini merupakan pesta demokrasi terbesar dan paling rumit di dunia. "Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi juga negara dengan sistem pemilu paling rumit di dunia dari sisi wilayah, demografi, dan sistem penyelenggaraan," tandasnya.
Ditambah lagi dengan adanya saling klaim kemenangan antar Pasangan Calon. Padahal, jika dilihat lebih jauh, Pemilu khususnya Pilpres itu ibarat Tinju. Jadi ada juri yang menghitung, dan kemenangannya akan diumumkan oleh wasit. Dengan demikian, media tidak boleh menjadi "pemain" atau terlibat secara langsung dalam Pemilu.
