BANGLI – fajarbali.com | Memasuki era new normal, kalangan DPRD Bangli kini mulai bakal menggenjot sejumlah agenda pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sebelum sempat tertunda lantaran dampak penyebaran Covid-19.
Karena itu, memasuki masa persidangan kedua, kalangan Wakil Rakyat Bangli menargetkan bisa menuntaskan dua Ranperda untuk bisa disahkan menjadi Perda. Salah satu yang menjadi prioritas yang segera dibahas, yakni Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Bangli tahun 2019 dan Ranperda terkait penyesuaian kelembagaan Badan Kesbangpolinmas.
Hal ini terungkap saat Rapat Badan Musyawarah DPRD Bangli yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar, Senin (06/07/2020). “Tadi Banmus sudah melaksanakan rapat untuk menyusun agenda-agenda pembahasan yang bisa dilakukan memasuki masa persidangan kedua. Sebab, pada masa persidangan pertama, praktis kita tidak bisa menyelesaian satu Ranperda apapun karena wabah corona. Sekarang, kita sudah bisa konsentrasi untuk bisa segera menuntaskan pembahasan Ranperda yang sudah masuk dalam Bapemperda,” ungkap Wayan Diar.
Salah satu yang menjadi prioritas, kata dia, yakni pengesahan Ranperda LPJ atas pelaksanaan APBD Bangli tahun 2019. Pembahasan tersebut, penting dilakukan untuk evaluasi pembangunan yang sudah dan akan dilaksanakan untuk kemajuan Kabupaten Bangli. Selain itu, disampaikan juga oleh Politisi PDIP asal desa Belantih, Kintamani ini, salah poin yang bakal disorot kalangan wakil rakyat yakni terkait tindak lanjut catatan-catatan atau rekomendasi dari BPK RI. “Sejauh mana tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK, itu juga akan kita pantau dan cermati bersama dalam pembahasan nanti,” jelasnya.
Tindak lanjut dari itu, sesuai sesuai jadwal yang sudah disepakati Banmus, direncanakan Kamis (09/07/2020) diagendakan penyampaian Ranperda LPJ atas pelaksanaan APBD Bangli 2019 dan siangnya akan dilanjutkan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. Setelah itu, Jumat (10/07/2020) diagendakan penyampaian jawaban dari eksekutif. “Berikutnya akan dilakukan pembahasan-pembahasan oleh komisi gabungan dan untuk pengesahannya kita targetkan bisa tuntas Selasa (21/07/2020),” bebernya.
Selain Ranperda LPJ, lanjut Diar, ada satu Ranperda yang cukup mendesak dan sudah masuk Bapemperda untuk bisa segera dibahas yakni terkait Ranperda Kesbanglinmaspol. “Kalau tidak salah, dalam Ranperda itu ada penyesuaian kelembagaan Kesbangpolinmas yang mesti dirumuskan kembali,” pungkasnya. (arw)
Save as PDF