Selain itu, mahasiswa meminta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, mendesak distribusi BBM subsidi tepat sasaran, serta meminta pemerintah menghentikan tindakan yang dinilai membatasi ruang sipil.

Banyak hal yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah daerah utamanya yang nantinya bisa dinikmati masyarakat luas seperti perbaikan terhadap jalan yang masih timpang tindih antara daerah yang ada di Kabupaten Buleleng.

“Di tingkat daerah, kami menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal. Kondisi jalan rusak di sejumlah desa menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan dalam audiensi tersebut. Kami mangharapkan Pembangunan yang ada di Bali agar tidak tumpeng tindih antara daerah satu dengan yang lainnya namun kenyataan yang ada di Kabupaten Buleleng kenapa Pembangunan hanya ada di dalam kota sedangkan banyak jalan-jalan rusak di beberapa desa dibiarkan begitu saja,”ucap lantang mahasiswa dengan suara lantang.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian dan pergerakan kritis yang ditunjukkan oleh para mahasiswa demi kemajuan masyarakat Buleleng dan Indonesia secara umum. Beliau juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf terkait ketidaknyamanan pada aksi orasi mahasiswa sebelumnya di gedung dewan yang belum sempat tersambut langsung oleh pimpinan.

“Kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena kami di pimpinan atau anggota dewan tidak mau menerima. Namun, pada saat bersamaan bertepatan dengan adanya kegiatan persembahyangan keagamaan kami di kawasan Pura yang berada di areal gedung dewan . Selain itu, secara regulasi administratif, surat pemberitahuan belum sempat masuk sehingga kami di DPRD tidak mengetahui jadwal tersebut secara pasti,”urai Ngurah Arya meluruskan.