"Dalam konteks pariwisata, kami mengembangkan 18 desa wisata dari total 46 Desa di Badung. Seleksi didasarkan pada indikator kualitas dan keberlanjutan, dengan mengedepankan konsep "Quality Tourism" dan Sustainable Tourism," ujarnya.

Saat ini Kabupaten Badung mendorong dengan memprioritaskan pengembangan desa digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendukung transformasi di tingkat desa.

"Kami berharap arah kebijakan ini dapat sejalan dengan dukungan pemerintah pusat. Kami juga menantikan arahan dari Bapak Menteri yang akan memberikan semangat baru dalam menghadapi tantangan pembangunan, dengan harapan kunjungan kerja ini menjadi momentum dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan," tambah Suiasa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, H. Yandri Susanto, mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Badung dalam mengelola dana desa secara profesional dan transparan. Yandri Susanto juga menyoroti pentingnya pembangunan desa berbasis komunitas untuk menciptakan desa yang produktif, mandiri, dan mampu mencegah urbanisasi.

“Pengelolaan dana desa yang akuntabel, seperti yang dilakukan Kabupaten Badung, patut menjadi model nasional. Dengan pengawasan yang melibatkan kejaksaan, kami yakin bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Ia juga mendorong pengembangan konsep “Desa Tematik” yang memanfaatkan potensi lokal seperti desa cabai, desa padi, atau desa ikan. Menurutnya, pengelolaan desa berbasis tematik yang dikelola melalui BUMDes dapat menjadi kunci keberlanjutan ekonomi desa sekaligus mendukung target nasional swasembada pangan pada 2025.