“Walaupun Badung memiliki karakteristik sebagai daerah konsumtif berbasis pariwisata, kami terus berupaya mengintegrasikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi berbasis lokal dalam setiap kebijakan pembangunan. Tantangan seperti distribusi hasil pertanian, khususnya padi dan beras, yang diproses di luar Bali hingga memicu kenaikan harga, menjadi perhatian utama kami. Oleh karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan ini,” jelas Wabup Suiasa.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Badung memanfaatkan Perusahaan Daerah untuk menjaga kestabilan harga pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pembelian hasil panen dengan harga layak. Kebijakan ini juga diintegrasikan dengan upaya pengendalian inflasi daerah yang dikelola melalui koordinasi intensif.
"Kami juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui alokasi dana desa yang telah mencapai total Rp.438 miliar lebih sejak 2015 hingga 2024, termasuk alokasi sebesar Rp.46 miliar lebih pada 2024. Dana ini sangat membantu pelaksanaan pembangunan desa, terutama dengan adanya alokasi tambahan untuk desa-desa berprestasi, selain diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pembangunan lumbung desa, serta pengembangan potensi lokal. Pengelolaan dana ini diawasi secara ketat bersama Kejaksaan Negeri guna memastikan transparansi dan akuntabilitas," ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Badung juga mendukung visi nasional terkait hilirisasi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Kawasan Badung Utara, dengan basis agraria dan lingkungan yang asri, menjadi fokus pengembangan sektor pertanian yang berbasis ekologi. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, Pemkab menerapkan kebijakan tegas dengan melarang pembangunan infrastruktur berskala besar seperti hotel atau industri berat di kawasan tersebut.
