DENPASAR-fajarbali.com | Walaupun tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 telah berlangsung, namun masih menyisakan beberapa masalah. Salah satunya adalah masalah anggaran.
Setelah dilakukan pemangkasan anggaran oleh Legislatif dari yang sebelumnya sebesar Rp. 229 Millyar menjadi Rp. 155 Millyar, KPU menilai jika penyelenggaran Pilgub bisa terganggu. Untuk itu, KPU Provinsi Bali langsung mengadu dan meminta solusi pada Komisi II DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Gedung Inspitorat Provinsi Bali.
Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, anggaran sebesar itu dinilai masih kurang untuk menyelenggarakan hajatan Pilkada sekelas Pilgub. Bahkan, pihaknya telah mengajukan keberatan ke pihak eksekutif.
“Kami berharap ada tindak lanjut konkrit karena dana itu kami butuhkan, kami tidak mau tahapan ini terganggu akibat ini,” ujarnya, Senin (22/1/2018). Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya tetap berpegang dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang sudah ditandatangani antara Pemprov dengan KPU pada Juni 2017 lalu.
Saat itu, kedua belah pihak telah menyepakati anggaran Pilgub sejumlah Rp. 229 Miliar. Raka Sandi menjelaskan bahwa jumlah tersebut sudah mengalami pemotongan sebesar Rp. 25 Miliar dari Rp. 254 Miliar yang diajukan.
“Begini ada beberapa substansi yang kami dan Bawaslu ungkapkan, salah satunya ialah soal anggaran. Jadi perlu saya tegaskan bahwa kami bersama Pemprov sudah menandatangan NPHD tepat waktu. Bahkan yang pertama di Indonesia,” tandasnya.
Mantan aktivis GMNI Yogyakarta ini mengaku bahwa, dalam perjalanannya dana tersebut sudah turun dalam dua tahap yakni pada Agustus 2017 di APBD Induk 2017 sebanyak Rp. 100 Miliar dan pada APBD Perubahan 2017 sebanyak Rp. 25 Miliar.
“Ini perlu solusi segera, termin pertama sudah terealisasi, termin kedua juga sudah, pertama 100, kedua 25, sisanya 104,” terangnya.
Pihaknya juga mengatakatan bahwa KPU Bali sudah mengirimkan surat permohonan untuk melakukan pencairan tahap ketiga. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai kabar tersebut.
“Kami sudah mengajukan pemohan pencairan tahap ketiga, kami nunggu pemerintah daerah. Karena dalam satu klausul yang ada, apabila KPU sudah melengkapi data, maka paling lambat satu minggu setelah itu sudah cair,” ungkapnya.
Raka Sandi juga menegaskan bahwa apabila Pemprov tetap memaksakan untuk mengucurkan dana Pilgub sebanyak Rp. 155 Miliar sesuai dengan APBD 2018, maka pihaknya mengaku tidak bisa membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan TPS (Tempat Pemungutan Suara) di seantero Bali.
“Kalau ini tetap dipaksakan kami tidak bisa membentuk petugas TPS dan membuat TPS, itu sementara yang bisa disampaikan,” akunya.
Raka Sandi bahkan mengancam akan menunda tahapan Pilgub apabila Pemprov Bali tetap keukeuh dengan Rp. 155 Miliar tersebut. Ia bahkan mencontohkan bahwa KPU pernah menunda tahapan Pilkada Jembrana 2010 akibat mengalami hal yang sama dengan Pilgub.
“Tadi kami ingatkan bahwa kami punya pengalaman menunda Pilkada, dan kami punya kewenangan soal itu, dalam Pilkada Jembrana kami pernah lakukan,” ancamnya.
Namun, ia berharap tahapan Pilgub Bali 2018 tidak terjadi seperti Pilkada Jembrana 2010 tersebut.
“Dan kami tidak ingin itu terjadi di Pilgub, Pilgub ini sangat strategis bagi jalannya demokrasi, pembangunan Bali ke depan,” katanya.
Menanggapi ancaman KPU Bali tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Mardani Ali Sera berjanji pihaknya akan mengawal mengenai masalah anggaran Pilgub tersebut. “Memang kita punya masalah, NPHD-nya tidak sesuai dengan yang disepakati dan itu yang akan terus kami kawal,” tutupnya. (her)
Save as PDF