Tim Yustisi Badung saat melakukan pembongkaran salah satu Menara Telekomunikasi di Badung
JAKARTA - Fajarbali.com | Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) diminta untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha di bisnis penyewaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai apa yang pernah ditulis dalam laporan lembaga tersebut pada tahun 2009.
“Kami menghimbau pihak-pihak yang berwenang mengambil tindakan koreksi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dalam bisnis penyewaan menara telekomunikasi yang merugikan warganya sendiri karena ada dugaan pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha,” pinta Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Theodorus Ardi Hartoko, (Senin (17/4/2023).
Diingatkannya, aksi Pemkab Badung melakukan pembongkaran perangkat milik operator telekomunikasi yang ada di menara milik anggota Aspimtel bukanlah langkah yang tepat, jika dilihat dari upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan perizinan di Kabupaten Badung.
“Sejak dulu kami mendapatkan informasi bahwa cakupan sinyal seluler di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tidak pernah memuaskan pengguna seluler sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan saat ini semakin memburuk. Ini terjadi diakibatkan terutama oleh tindakan/praktek monopoli (monopolizing) yang lahir dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan salah satu perusahaan penyedia Menara Telekomunikasi. PKS tersebut tentu melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” tegasnya.










