Maimirza
MANGUPURA – fajarbali.com | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama stakeholder terkait melakukan pertemuan koordinasi tim kerja analisis terkait pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024, di The Trans Resort Bali, Jalan Sunset Road, Seminyak, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, Kamis (9/3).
Hal ini dilakukan sebagai pencegahan dini penggunaan dana dari sumber-sumber ilegal untuk biaya kampanye para kandidat baik calon legislatif, kepala daerah hingga presiden.
Sebab, para kandidat maupun partai politik diyakini telah menyiapkan dan mengumpulkan dana untuk pesta demokrasi yang puncaknya jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Pelaporan dan Kepengawasan Kepatuhan PPATK, Maimirza, di sela kegiatan.
Maimirza melanjutkan, tim koordinasi ini meliputi lembaga jasa keuangan, lembaga pengatur, KPU, hingga Bawaslu. “Tujuannya agar tidak terjadi dana ilegal yang masuk dalam masa kampanye,” ujar Maimirza.
Berdasarkan hasil riset PPTAK, kata dia, dana kampanye sudah dikumpulkan mulai saat ini. Kendati pemilu itu bakal berlangsung pada Februari 2024. “Karena biasanya masa kampanye itu dimulai enam bulan sebelumnya,” katanya.
PPATK menggelar pertemuan koordinasi tim kerja analisis pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024, di The Trans Resort Bali, Jalan Sunset Road, Seminyak, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, Kamis (9/3).
Dijelaskan, tim koordinasi ini bukan mencari kesalahan. Akan tetapi untuk mengedukasi bahwa apapun transaksi dalam pemilu itu dalam pengawasan.
“Jadi kami harap para caleg, pasangan calon kepala daerah, calon kepala negara, hingga tim sukses yang lurus-lurus saja, yang legal-legal saja,” harapnya.
Menurutnya, pemilu ini bertujuan mencari pemimpin, sehingga diharapkan prosesnya bersih, dan yang terpilih juga bersih. “Tentunya kami dari PPATK punya data, begitu juga dengan KPU. Itu nanti akan kamu sandingkan,” katanya.
Disinggung terkait adanya indikasi transaksi dana pemilu di bawah tangan alias tidak masuk ke rekening dana kampanye, pihaknya berharap peran serta masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi.
“Sekarang ini mata sudah tajam-tajam, informasi ada indikasi seperti itu tentu akan kami dalami kebenarannya. Tidak boleh katanya. Kalau ada seperti bisa laporkan ke Bawaslu atau bisa ke PPATK. Identitas pelapor akan dilindungi,” jelasnya.
Pihaknya berharap, pemilu serentak 2024 berlangsung jujur, adil, berintegritas, dan akuntabel. “Nah integritas ini yang kami harapkan bahwa satu kontestasi dilakukan secara jujur agar integritas itu terjamin. Kami tim koordinasi akan ada dalam proses ini. Kami bukan wasit, tapi pengawas dalam proses ini. Karena tujuan kami satu, memperoleh pemimpin berkualitas demi kebaikan bersama,” kata Maimirza memungkasi. (Gde)
Save as PDF