Anggaran Rp 274 miliar tersebut lanjut Parwata, sudah direalisasikan sebesar Rp 98 miliar. Pihaknya pun ingin meminta penjelasan dari camat jumlah bantuan tunai maupun non tunai yang sudah dialokasikan ke masyarakat.
"Kalau sesuai laporan inspektorat yang sudah dicairkan yakni kesehatan 8,2 miliar, BPBD 20 juta, Diskominfo 460 juta lebih, Satpol PP 148 juta sedangkan Dinsos, DiskopUKM, dan Disperinaker belum ada laporan," katanya.
Pihaknya pun meminta camat untuk lebih aktif di masyarakat dalam penanganan dampak dan pasca Covid-19 ini. Bali katanya, sudah diberikan apresiasi oleh Presiden dalam penanganan Covid-19, jangan sampai wabah kedua muncul lagi. "Leadingnya ini kan di camat. Camat harus aktif dan responsif.
Semua camat harus melakukan aksi apa yang dibutuhkan masyarakat. Misal di puskesmas apakah semua sudah memiliki APD, jangan sampai yang perang tidak membawa senjata. Itu tolong dicek. Apa yang diperlukan satgas di kecamatan, langsung koordinasikan ke masing-masing OPD," paparnya.
Pada pertemuan tersebut, para camat menyatakan, langkah-langkah yang dilakukan sudah mengikuti aturan dan pedoman dari pemerintah. Di antaranya membentuk Satgas dan membuat posko, melakukan penyemprotan desinfektan, pembagian masker dan sebagainya. Namun untuk satgas yang harus turun setiap saat, hingga kini belum tersentuh dana operasional.
Terkait persoalan tersebut, Wakil Ketua I Wayan Suyasa dapat memaklumi harapan para camat untuk memperoleh anggaran. Untuk itu, Suyasa sepakat akan menyarankan eksekutif segera mengalokasikan dana untuk Satgas Kecamatan. Dengan begitu, tugas-tugas menekan covid-9 bisa berjalan efektif. “Bagaimana mungkin berperang tanpa senjata,” ujar politisi Partai Golkar asal Penarungan tersebut.(put).
