Widodo selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta menerangkan, untuk anggaran pendidikan di Pemprov DKI Jakarta itu juga sesuai aturan yakni 20 persen dari APBD. Lebih lanjut, untuk tahun ini anggaran pendidikan digelontor Rp 21 triliun lebih. Rinciannya untuk belanja tidak langsung dialokasikan RP 8,4 triliun lebih, untuk belanja langsung Rp 7,2 triliun lebih dan hibah bansos digelontor Rp 5,8 triliun lebih.
“Anggaran pendidikan kami sesuai aturan yaitu 20 persen dari APBD dan dialokasikan untuk belanja langsung, belanja tak langsung dan untuk hibah serta bansos,” terang Widodo.
Mengenai sekolah di Jakarta, saat ini sekolah negeri di Jakarta sudah menjadi sekolah inklusi dan seluruh sekolah wajib menerima setiap kelas itu 2 orang siswa yang berkubutuhan khusus tentu anak-anak ini bisa ditangani secara inklusi. “Kalau bagi anak-anak yang tidak memungkinkan di sekolah biasa, kami juga memiliki 13 SLB negeri mulai dari tingkat SD- SMA,” ungkapnya.
Sementara mengenai masalah virus korona, Anton Parura selaku Sekretaris Pelaksana BPBD Pemprov DKI Jakarta mengakui telah diumumkan bahwa dua orang positif korona yang berlokasi di daerah Depok. “Kami sangat antisipasi, sekarang ini baru masuk ke Balai kota saja sudah diperiksa suhu tubuh, itu antisipasi awal,” terangnya.
Bahkan Pemprov DKI Jakarta saat ini melakukan dua kali sehari rapat masalah virus korona ini. “Kita sangat hati-hati dalam penanganan nya. Kalau dana kedaruratan, kita tidak mendefinisikan dana kedaruratan. Karena hampir semua SKPD siap antisipasi, ” jelasnya.(put).
