Komisi IV DPRD Badung Sharing Masalah Pendidikan ke Pemprov Jakarta

MANGUPURA – fajarbali.com | Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DKI Jakarta, Kamis (5/3/2020). Kunjungan kerja tersebut untuk sharing masalah anggaran pendidikan, sekolah inklusi dan juga penanganan virus corona.

 

 

Kunjungan dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, Wakil Ketua I Made Sunarta dan Ketua Komisi IV I Made Sumerta, Wakil Ketua Komisi IV I Nyoman Gede Wiradana,  Wakil Ketua II I Made Suwardana,  Sekretaris I Ni Luh Putu Gede Rara Hita Suksma Dewi, Sekretaris II Putu Yunita Oktarini yang didampingi anggotanya Ni Luh Sekarini, I Gede Aryantha, Ni Ketut Suweni dan Ni Luh Gede Sri Mediastuti. Kunker diterima sekalian  bersama Komisi I DPRD Badung oleh Sekretaris Pelaksana BPBD Pemprov DKI Jakarta Anton Parura didampingi Widodo selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Saikun selaku Bidang SMP/SMA Disdik Pemprov DKI Jakarta dan lainnya.

 

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata , khusus mengenai pendidikan, ia menanyakan terkait anggaran pendidikan di Pemprov DKI Jakarta dan juga penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus “Kami mohon dapat penjelasan mengenai anggaran pendidikan, penanganan anak berkebutuhan khusus,” kata Parwata membuka agenda kunker tersebut.

 

Begitu juga Ketua Komisi IV, Made Sumerta  yang membidangi pendidikan dan kesehatan ini juga menanyakan hal yang sama masalah anggaran pendidikan dan juga isu korona saat ini. Mengingat di Jakarta sudah diumumkan ada dua positif korona. 

 

Widodo selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta menerangkan, untuk anggaran pendidikan di Pemprov DKI Jakarta itu juga sesuai aturan yakni 20 persen dari APBD. Lebih lanjut, untuk tahun ini anggaran pendidikan digelontor Rp 21 triliun lebih. Rinciannya untuk belanja tidak langsung dialokasikan RP  8,4 triliun lebih, untuk belanja langsung Rp 7,2 triliun lebih dan hibah bansos digelontor Rp 5,8 triliun lebih.

 

 “Anggaran pendidikan kami sesuai aturan yaitu 20 persen dari APBD dan dialokasikan untuk belanja langsung, belanja tak langsung dan untuk hibah serta bansos,” terang Widodo.

 

Mengenai sekolah di Jakarta, saat ini sekolah negeri di Jakarta sudah menjadi sekolah inklusi dan seluruh sekolah wajib menerima setiap kelas itu 2 orang siswa yang berkubutuhan khusus tentu  anak-anak ini bisa ditangani secara inklusi. “Kalau bagi anak-anak yang tidak memungkinkan di sekolah biasa, kami juga memiliki 13 SLB negeri mulai dari tingkat SD- SMA,” ungkapnya.

 

Sementara mengenai masalah virus korona, Anton Parura selaku Sekretaris Pelaksana BPBD Pemprov DKI Jakarta mengakui telah diumumkan bahwa dua orang positif korona yang berlokasi di daerah Depok. “Kami sangat antisipasi, sekarang ini baru masuk ke Balai kota saja sudah diperiksa suhu tubuh, itu antisipasi awal,”  terangnya.

 

Bahkan Pemprov DKI Jakarta saat ini melakukan dua kali sehari rapat  masalah virus korona ini. “Kita sangat hati-hati dalam penanganan nya. Kalau dana kedaruratan, kita tidak mendefinisikan dana kedaruratan. Karena hampir semua SKPD  siap antisipasi, ” jelasnya.(put).

 Save as PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Badung Sosialisasikan PermenPAN RB No. 20 Tahun 2018

Sen Mar 9 , 2020
Bagian Organisasi Setda Badung melaksanakan Sosialisasi PermenPAN RB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Dalam sosialisasi ini Bagian Organisasi menggandeng Biro Organisasi dan Analisis Jabatan Setda Provinsi Bali sebagai Narasumber. Sosialisasi diikuti para Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian di masing-masing Instansi di lingkungan Pemkab Badung, Jumat (6/3/2020) […]

Berita Lainnya