"Tidak cukup hanya mengirimkan dokumen dan menunggu keputusan. Harus ada langkah konkret untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan, termasuk memastikan pengusulan yang sudah lama seperti Kapten Mudita yang telah berjalan bertahun-tahun dan mendorong Kapten Japa agar segera memasuki proses persidangan di tingkat pusat," tegasnya.
Ia turut menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan pengusulan, hambatan administratif, hasil penelitian, hingga tahapan yang masih harus dilalui perlu disampaikan secara jelas.
"Masyarakat jangan dibiarkan terus menunggu tanpa mengetahui sejauh mana negara memproses pengakuan terhadap perjuangan orang yang mereka warisi sejarahnya," sambungnya.
Gung Indra mengingatkan, penghormatan terhadap pahlawan tidak boleh berhenti pada upacara, tabur bunga, pembangunan monumen, maupun pidato setiap peringatan Hari Pahlawan.
"Penghormatan juga harus dibuktikan melalui kesungguhan memperjuangkan pengakuan negara terhadap jasa para pejuang," ujarnya.
Tidak masuknya tokoh Bali dalam daftar tahun ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengubah pola kerja yang selama ini lambat menghasilkan kepastian. Jangan menunggu peringatan Hari Pahlawan berikutnya untuk kembali membicarakan persoalan yang sama.
" Perjuangan Kapten Mudita dan Kapten Japa harus terus dikawal, bukan sekadar dikenang," pungkasnya. (gde)
