Bagi Gung Indra, Pemda tidak boleh terus berlindung di balik penjelasan bahwa dokumen pengusulan telah lengkap. "Jika masih terdapat tahapan yang belum terpenuhi, Pemda harus secara terbuka menjelaskan kendalanya. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, Pemda perlu lebih aktif meminta kepastian kepada kementerian dan lembaga terkait," tegasnya.
Ia menyebut membiarkan pengusulan berlangsung tanpa kejelasan hanya akan memperpanjang penantian keluarga dan masyarakat.
Sementara itu, pengusulan Kapten Japa oleh Pemerintah Kota Denpasar juga membutuhkan pengawalan lebih kuat. Proses penelitian dan pengumpulan bahan sejarah telah dimulai sejak 2025.
"Pada 27 Oktober 2026, Pemkot Denpasar bahkan menggelar seminar serta meluncurkan buku biografi Kapten Japa sebagai bagian dari penguatan dokumentasi perjuangannya," katanya.
Menurutnya Pemerintah kota juga telah membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) melalui keputusan wali kota.
"Artinya, pekerjaan berikutnya harus memastikan proses bergerak cepat ketahapan pengkajian di tingkat pusat," tegasnya.
Gung Indra meminta agar kedua pengusulan tidak berjalan secara parsial berdasarkan wilayah administratif masing-masing.
"Pemerintah Provinsi Bali harus mengambil peran koordinatif bersama Pemkab Bangli dan Pemkot Denpasar. Semuanya perlu menyatukan kekuatan dokumentasi, penelitian sejarah, dukungan akademisi, serta komunikasi kelembagaan agar pengusulan tidak kehilangan momentum," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus memanfaatkan seluruh jejaring yang dimiliki untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
