Rai Utama, menambahkan, tidak terganggu atas statmen pimpinan yayasan sebelumnya. Apalagi pembuktian secara hukum sudah gamblang, siapa yang benar dan salah. Ia memilih fokus pada tugas utamanya membawa Undhira ke arah yang lebih baik.
Ia pun yakin, bahwa Sivitas Akademika Undhira dan masyarakat umum sudah cerdas. Tidak gampang termakan hoax. Ia menambahkan, tujuan menanggapi pemberitaan miring itu sekadar memenuhi hak jawab sebagai pihak yang "dirugikan" oleh pemberitaan yang tidak seimbang.
"Logika saja, jika kami ilegal, bagaimana mungkin pemerintah mengeluarkan ijin prodi baru? Mengeluarkan nomor ijazah, apalagi kami dapat enam award dari LLDikti VIII tahun ini," urainya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, menyatakan siap menjadi jaminan bahwa unit-unit yang ada di bawah bendera Yayasan Dhyana Pura berjalan dengan baik dan berkualitas.
"Saya yakinkan masyarakat seluruh Indonesia untuk tidak ragu memilih Undhira sebagai tempat kuliah. Lembaga ini legal dan konsen mencetak kualitas sumber daya manusia Badung khususnya dan Indonesia pada umumnya," tegas Parwata.
Parwata menilai, dirinya perlu memberikan tanggapan karena memiliki tanggung jawab moral atas lembaga pendidikan tinggi tersebut. Ia pun membuka pintu bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi otentik tentang Undhira dan unit lain di bawah Yayasan Dhyana Pura. (Gde)
