MANGUPURA – fajarbali.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Badung terus melakukan pemantauan penyelewengan hukum meski di tengah pandemi Covid-19 melanda. Bahkan dalam meluruskan dan memberi penerangan hukum kepada masyarakat, kejari mengajak pejabat ikut podcast Voice of Adhyaksa (VoA).
Program yang sudah berlangsung dua kali ini, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa yang menjadi polemik di masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pada VoA tersebut, pejabat diundang kekantor kejari dan di wawancara langsung perihal program atau kegiatan yang menjadi pertanyaan di masyarakat.
Kasi Intel Kejari Badung Waher Tarihoran mengatakan dalam penerapan podcast Voice of Adhyaksa tersebut tema yang diangkat yakni yang menjadi polemik di masyarakat. Sehingga pihak kejari badung akan mengundang pejabat untuk memaparkan langsung proses atau kegiatan yang menjadi polemik tersebut.
“Dengan menggunakan platform baru yaitu lewat video Podcast Voice of Adhyaksa, kami berharap dapat melaksanakan Penerangan Hukum lewat Program Jaksa Menyapa ini,” katanya , Jumat (15/5).
Pihaknya mengatakan kegiatan tersebut merupakan program kejaksaan Badung yang di beri nama Program Jaksa Menyapa. Sehingga para pejabat publik wajib menerangkan permasalahan yang ada di masyarakat.
“Jadi kami akan mengundang salah satu pejabat untuk dilakukan wawancara, hasil wawancara tersebut akan disebar luarkan kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat Badung saja yang bisa namun berbagai kalangan usia juga bisa mengaksesnya, karena dapat dilihat di IGTV, Youtube, dan Website Kejaksaan Negeri Badung,” bebernya
Ia pun mencontohkan, pada Covid-19 ini yang menjadi polemik di masyarakat yakni pemberian santunan atau bantuan sosial kepada masyarakat yang dirumahkan maupun yang di PHK di Kabupaten Badung. Sehingga kejaksaan Badung mengundang Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Ida Bagus Dirga Oka untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut.
“Ketenagakerjaan di era Pandemi Covid-19 yang merupakan topik yang dianggap belum jelas bagi para pekerja yaitu baik pekerja yang dirumahkan maupun di PHK di Kabupaten Badung,” katanya sembari mengatakan Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung menjadi narasumber dalam hal ini, dan sudah kami wawancara, Kamis (14/5/2020).
Lanjut Waher mengatakan hasil wawancara tersebutlah akan disebarluaskan. Sehingga adanya podcast ini, para pekerja yang dirumahkan maupun di PHK di Kabupaten Badung diharapkan dapat mengerti dan memahami terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai ketenagakerjaan di era Pandemi.(put).
Save as PDF