SEMARAPURA-fajarbali.com | Santunan kematian yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Program Pitra Bakti (Pelayanan Terintegrasi untuk Penerbitan Akta Kematian) saat ini tak bisa direalisasikan lagi. Salah satu program inovatif yang diluncurkan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta tersebut rupanya kehabisan dana. Anggaran sebesar Rp500 juta yang disiapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung habis sejak akhir April lalu.
Kabid Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Komang Adi Sujaya didampingi Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian, Ni Made Widanta Dwi Putra, Rabu (19/5/2021) menyampaikan, tahun ini untuk program santunan kematian dianggarkan sebesar Rp500 juta. Namun di luar dugaan, anggaran yang diprediksi bisa mengcover jumlah kematian selama setahun penuh tersebut justru habis di ‘tengah jalan’. Tepatnya habis sejak tanggal 29 April 2021 lalu.
“Tahun ini dijatah Rp500 juta, untuk 500 orang. Tapi rupanya per 1 Mei ada pangajuan banyak,” ungkapnya.
Baca Juga :
Pemasangan GeNose C19 di Kawasan DTW Badung Tunggu Pihak Ketiga
Disbud Susun Juknis Pemberian Intensif Bendesa
Kondisi inipun sudah dilaporkan kepada bupati. Bahkan jauh hari sebelum anggaran habis, tepatnya saat anggatan masih tersisa Rp178 juta.
“Ketika itu jawaban bupati katanya menunggu anggran ada. Menunggu tersedia anggran. Karena saat anggran belum tersedia,” ungkapnya.
Atas petunjuk tersebut, maka untuk saat ini Disdukcapil hanya melayani pengurusan akta kematian saja. Hal itupun sudah disampaikan ke masing-masing desa. Lebih lanjut Adi Sujaya mengatakan, terhentinya program santunan kematian ini tentu sangat disayangkan oleh masyarakat.
Mengingat selama ini, masyarakat merasa terbantu dengan adanya santunan sebesar Rp1 juta tersebut untuk mendanai penguburan dan upacara kematian. Di samping itu, dari sisi Disdukcapil juga terbantu. Lantaran dengan adanya santunan kematian, masyarakat lebih tertib administrasi untuk mengurus akta kematian.
“Dengan program ini data lebih valid, karena masyarakat dirangsang tertib administrasi kependudukan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk urus akta kematian,” jelasnya.
Sementara Sekda Klungkung, Putu Gde Winastra saat dikonfirmasi menyampaikan, terkait habisnya anggaran program santunan kematian akan dibahas lagi dalam APBD Perubahan. Sehingga untuk saat ini, pengajuan dari masyarakat tetap dilayani, hanya saja realisasi santunannya menunggu hingga anggaran tersedia.
“Ini prinsipnya penghargaan. Nanti silahkan dulu dilayani untuk proses administrasi, realisasi bisa belakangan. Di pembahasan anggaran perubahan ini kan diupayakan,” jelasnya. (dia)
Save as PDF