Sehingga Jaksa menyatakan cukup dibuktikan oleh keterangan saksi. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah karena itu adalah produk fotokopi yang disangkal oleh pejabat pemilik tandatangan maka dokumen tersebut menjadi palsu?
Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Jaksa tidak bisa menunjukkan ada hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terkait tandatangan dalam surat keterangan 470/101/Pem/2022 a quo, dan juga dari sekian banyak saksi dan alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum.
Tidak ada saksi satu pun yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan melihat sendiri perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim tidak cukup mendapat keyakinan bahwa surat keterangan tersebut adalah palsu.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis bersandar pada prinsip in dubio pro reo dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dokumen di jadikan obyek pemeriksaan dalam perkara a quo tidak tampak adanya kepalsuan.
Oleh karenanya majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan tidaklah terpenuhi terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua ini sehinga terdakwa pun dibebaskan atau divonis bebas. W-007
